Jump to content

awnzky

Members
  • Content count

    818
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

awnzky last won the day on August 16

awnzky had the most liked content!

Community Reputation

4 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Komite Olympic Palestina, Jibril Mahmoud Muhammad Rajoub - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli. Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Komite Olympic Palestina, Jibril Mahmoud Muhammad Rajoub, di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi yakin perhelatan Asian Games ini bisa memberikan dampak positif bagi Palestina. "Saya yakin Asian Games akan memberikan sebuah energi baru bagi perjuangan Palestina, perdamaian dan persaudaraan kita," kata Jokowi dalam kata pengantarnya, Selasa, 21 Agustus 2018. Jokowi menyambut baik Palestina yang sudah mengirimkan cukup banyak atletnya dalam perhelatan Asian Games ke-18 ini. Ada 88 atlet untuk 14 cabang olahraga. Atlet Palestina juga dinilai telah memberikan hasil yang positif. Apalagi, pada pertandingan sepak bola 15 Agustus 2018, Timnas Indonesia U-23 ditekuk Palestina dengan skor 1-2. Kendati demikian, Palestina juga tetap mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. "Waktu defile kontingen Palestina juga publik Indonesia, masyarakat Indonesia juga memberikan dukungan yang luar biasa, terutama yang hadir di stadion," ucap dia.
  2. Petugas memadamkan api di rumah korban Tangerang: Satu keluarga tewas dalam kebakaran di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B3 No 28 RT 05 RW 05, Desa Selapajang, Cisoka, Kabupaten Tangerang. Keempat korban tewas adalah Budiono, 45 beserta istrinya, Sri Sumiati, 35, dan dua anaknya Safira, 5, dan Ferdi, 1. "Satu rumah yang terbakar, kami (warga) tahunya api sudah membesar sekitar pukul 06.15 WIB," ujar Isnawan warga setempat, Selasa, 21 Agustus 2018. Isnawan menjelaskan korban terjebak di dalam rumah diduga karena kondisi rumah tertutup rapat. Rumah korban pun dijadikan warung. "Pintu tertutup teralis besi yang diduga membuat korban terjebak di dalam rumah karena sulit menyelematkan diri," katanya. Isnawan mengatakan peristiwa kebakaran yang membuat panik warga itu berjumlah empat orang. Korban merupakan anggota keluarga tersebut. "Korbannya suami istri dan dua orang anaknya," ucap Isnawan. Saat ini, petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang telah memadamkan kobaran api. "Dua unit mobil pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan. Saat ini sedang menunggu kantong jenazah," ujar petugas pemadam kebakaran Supriyanto.
  3. Prostitusi. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi. Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tak serius menutup tempat prostitusi di Ibu Kota. Masih banyak tempat prostitusi yang beroperasi di Jakarta, salah satunya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. "Inilah yang sering saya katakan, perlu konsistensi. Kalau mau nutup jangan hanya Alexis. Jangan sekadar memenuhi janji kampanye," kata anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Agustus 2018. Masalah prostitusi kembali muncul setelah empat atlet basket Jepang dipulangkan ke negaranya. Mereka terbukti mendatangi tempat esek-esek itu pada Kamis, 16 Agustus 2018. "Kalau saya melihatnya, bukan masalah Jepang dipulangin. Tapi lebih, ternyata gubernur tidak mampu untuk mengatasi persoalan prostitusi seperti yang selama ini digembor-gemborkan," ungkapnya. Empat atlet Jepang yang dipulangkan adalah Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato, dan Keita Imamura. Menanggapi hal ini, Chef de Mission Jepang Yasuhiro Yamashita kecewa dan malu karena ulah atletnya. "Kami meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan mulai sekarang kami akan memberi atlet kami arahan," kata Yamashita seperti dikutip AFP. Baca: Empat Atlet Jepang Dipulangkan Akibat Kunjungi Tempat Prostitusi Ketua Asosiasi Bola Basket Jepang Yuko Mitsuya juga meminta maaf atas kejadian tersebut. "Publik Jepang, JOC, dan semua orang yang mendukung basket karena insiden ini sangat tercela," jelas Yuko Mitsuya, dalam keterangan resminya. Ini bukanlah kali pertama Jepang memulangkan atletnya. Sebelumnya atlet renang Jepang Naoya Tomita pernah dipulangkan karena mencuri kamera seorang jurnalis pada Asian Games 2014 di Korea Selatan.
  4. ilustrasi Medcom.id Manado: Lahan perkebunan di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara, terbakar. Dalam peristiwa itu, setidaknya sekitar tiga hektare lahan habis terbakar. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan dari TNI/Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung turun dan memadamkan api. “Diduga ada warga yang membakar semak dan rumput saat membuka lahan perkebunan,” kata Kapolsek Ranowulu AKP Steven Mandey, Selasa, 21 Agustus 2018. Sementara Kapolres Bitung AKBP Philemon Ginting mengatakan lahan yang terbakar tersebut meupakan milik perorangan. "Lahan tersebut milik warga, dan kami mendapat laporan dari pemilik lahan saat peristiwa kebakaran dan api sudah dipadamkan," kata dia saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 21 Agustus 2018. Menurutnya, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah maupun isntansi terkait untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Ini kan sudah masuk musim panas. Ada api sedikit pasti langsung menjalar apalagi di lahan kering. Ini harus diantisipasi," terangnya. Dia pun mengimbau agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama di musim kemarau. "Niat awalnya memang cuma membakar rumput, namun lantaran lalai api bisa merembet membakar lahan yang tidak semestinya. Dan kalau sudah begini tentu timbul kerugian yang lain," ujarnya. Selain lahan, Ginting juga mengingatkan warga untuk memperhatikan sistem kelistrikan serta meningkatkan pengawasan di rumah-masing saat ditinggal kosong. "Sebab, tak sedikit penyebab kebakaran lantaran listrik atau misalnya ada obat nyamuk atau lilin yang ditinggal masih menyala sehingga memicu kebakaran. Untuk itu warga diimbau meningkatkan kewaspadannya. Selalu pastikan semua aman saat berada di dalam maupun hendak keluar rumah," pungkasnya.
  5. Komisioner Bawaslu, M Afifuddin - Medcom.id/Siti Yona Hukmana. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menggelar mediasi sengketa pencalonan anggota legislatif. Ada 10 partai politik yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait daftar calon sementara (DCS). "Iya, hari ini mediasi kepada 10 partai politik," kata Komisioner Bawaslu, M Afifuddin ketika dikonfirmasi, Selasa, 21 Agustus 2018. Afif mengatakan 10 partai politik yang mengajukan permohonan sengketa adalah; PSI, PBB, Hanura, Berkarya, PAN, Gerindra, PPP, PDI-P, Demokrat, dan PKPI. "Semua permohonan sudah diregister, untuk PAN memasukan dua permohonan," imbuh Afif. Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar tak menjelaskan secara rinci alasan pemohon mengajukan sengketa. Namun, salah satunya terkait DCS. "Dan yang jelas bukan terkait eks napi korupsi," tegas dia.
  6. Ilustrasi Pancasila. Foto: Antara/Prasetia Fauzan Jakarta: Pancasila belum menyentuh secara personal. Fungsi Pancasila masih cenderung sebagai ideologi yang mengatur ketatanegaraan. Demikian salah satu poin penting yang diangkat Presiden INADATA Consulting dari California, Amerika Serikat, Elwin Tobing, dalam bukunya Indonesian Dream: Revitalisasi dan Realisasi Pancasila Sebagai Cita-cita Bangsa. Buku ini diluncurkan kemarin di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat. Soekarno sebagai perumus, kata Erwin, dari awal sudah menekankan bahwa Pancasila tak hanya mengatur ketatanegaraan. Perumusan Pancasila juga menyangkut cita-cita manusia dan bangsa Indonesia. Pancasila pun diciptakan untuk mengatur sistem nilai mencapai kedua cita-cita itu. “Pancasila sebagai suatu cita-cita atau impian sifatnya menjadi personal, tidak hanya menekankan negara atau bangsa,” jelas Elwin, melalui keterangan tertulis, Selasa, 21 Agustus 2018. Elwin melihat Pancasila saat ini cenderung sebagai 'wasit' untuk menengahi perdebatan antara kelompok pendukung Indonesia sebagai negara agama versus pendukung yang mempertahankan persatuan Indonesia. "Ini membuat Pancasila menjadi statis. Persatuan yang berkembang pun cenderung semu. Pancasila seperti terisolasi dan menjadi kurang menyentuh pribadi manusia Indonesia,” kata dia. Elwin berharap Pancasila dapat dimaknai sebagai cita-cita untuk menjadikan bangsa dan masyarakat Indonesia yang berdaulat. Cita-cita tersebut ia beri istilah dengan sebutan Indonesian Dream. Sebelumnya, gagasan mengenai Indonesian Dream pernah ia tuangkan dalam buku berjudul Indonesian Dream: The Persuit of A Winning Nation pada 2009. Namun, buku terbarunya kali ini berbeda dengan buku tersebut. Khususnya berkaitan dengan data-data perkembangan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Buku setebal 446 halaman ini menawarkan revitalisasi narasi Pancasila sebagai cita-cita manusia dan bangsa Indonesia. Peluncuran Buku Indonesian Dream: Revitalisasi dan Realisasi Pancasila Sebagai Cita-cita Bangsa. Foto: Istimewa Baca: Narasi Pancasila di Tangan Profesor Jebolan Amerika Pengamat politik Andrinof Chaniago menyatakan buku ini membantu khalayak merumuskan mimpi Indonesia ke depan. "Buku ini bisa menjadi dasar kita untuk mencapai sebuah konsesus mimpi. Buku ini bisa menjadi masukan dalam membentuk mimpi negeri tanpa menghilangkan budaya atau kebiasaan Indonesia,” ujar Andrinof. Andrinof menyebut kebebasan, kedaulatan, dan keadilan merupakan komponen penting untuk mewujudkan Indonesian Dream yang ditulis Elwin. Ia berharap buku ini dapat diekstraksi kemudian disosialisasikan sehingga mencapai suatu konsesus yang solid dalam menghadapi ketimpangan untuk mewujudkan mimpi Indonesia. Tak berhenti pada menerbitkan buku, Elwin berencana membuat sebuah gerakan kampanye Indonesian Dream. Gerakan ini rencananya dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Untuk tahun ini, Indonesian Dream Campaign Team akan menginisasi Sumpah Pemuda Jilid II yang akan digelar di Jakarta pada 28 Oktober mendatang. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0k8ZDz2N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
  7. Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, Dokumentasi KPAI Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan melakukan pendalaman dan pemanggilan terhadap seluruh pihak terkait, atas laporan adanya siswa Taman Kanak-kanak (TK) yang menggunakan kostum cadar dan senjata di pawai Bhinneka Tunggal Ika di Probolinggo, Jawa Timur. Pendalaman tersebut akan tetap dilakukan, meskipun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah mengatakan bahwa ada kesalahpahaman dalam memaknai kostum cadar dan senjata tersebut. "Tapi KPAI sebagai lembaga pengawas juga memiliki kewenangan mengadakan pengawasan. Jadi memang KPAI akan memanggil pihak terkait," tegas Komisioner BIdang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, di Jakarta, Selasa, 21 Agustus 2018. Selain pemanggilan, ada juga alternatif bagi KPAI untuk datang langsung ke Probolinggo mengadakan gelar rapat koordinasi antar semua pihak. "Nah itu memang SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus dilakukan. Kita harus melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus seperti itu," tandasnya lagi. Semua kasus yang ditangain KPAI, kata Retno, pasti juga akan meminta klarifikasi dan konfirmasi dari pihak yang dilaporkan. "Karena pengaduan ke KPAI terkait foto itu kan juga banyak sekali, video dan lainnya. Kami juga harus melakukan langkah-langkah, mau tahu duduk persoalannya seperti apa," jelasnya. Baca: Penjelasan Pihak Sekolah Soal Kostum Cadar dan Senjata Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menilai, ada kesalahpahaman dalam memaknai kostum karnaval TK di Kota Probalinggo, Jawa Timur saat pawai HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Pemakaian kostum wanita bercadar dengan menenteng senjata tak mengarah pada radikalisme. "Mereka (pihak sekolah) kaget kenapa resah di luar. Artinya, hal yang terlalu jauh kalau diinterpretasikan sampai ke radikalisme, dan tidak ada kaitannya dengan itu," kata Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, di Kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Dalam penjelasannya, acara karnaval 18 Agustus kemarin mengangkat tema keagamaan. Dengan kostum perjuangan umat Islam saat masa kemerdekaan.
  8. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - Medcom.id/Ahmad Mustaqim. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan daerah di sekitar Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak gempa. Ini dilakukan usai Tjahjo berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei. "Saya kira hari ini kami membuat radiogram hasil koordinasi kami dengan Pak Willem, bahwa kalau BNPB pesan-beli lagi peralatan itu perlu waktu, maka kami minta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah yang dekat dengan NTB mengirimkan segera apa yang dia punya," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 21 Agustus 2018. Tjahjo meminta kepala daerah di Jawa dan Bali, melalui BPBD masing-masing, mengirim bantuan secepatnya. Daerah-daerah itu tidak terlampau jauh dengan lokasi bencana. Sementara, kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, terus meningkat. Politikus PDIP itu menyebut para kepala daerah tak perlu ragu menyalurkan bantuan. Sebab, selain BNPB, hal ini sudah dikoordinasikan bersama Kemenkeu. (Baca juga: TGB: Penanganan Bencana Lombok Sudah Berskala Nasional) "Kami sudah memberi surat, kalau ada dana SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) itu bisa disumbangkan ke sana. Ini sifatnya gotong-royong, di samping Menkeu sudah mengalokasi dana cadangan," tegas Tjahjo. Terkait desakan agar bencana gempa bumi di NTB ditetapkan sebagai bencana nasional, Tjahjo menilai belum perlu. Sebab, ada beberapa pertimbangan untuk sampai menjadi bencana nasional. Seperti, pemda tak berfungsi, tak ada akses terhadap sumber daya nasional dan ada regulasi yang menghambat pelaksanaan tanggap darurat. Unsur ketiganya, kata dia, tidak terpenuhi. Tjahjo tak melihat kegagalan kinerja dari Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan jajarannya. Akses sumber daya nasional juga terus didukung semua pihak. Selain itu, semua regulasi mendukung kedaruratan melalui dana siap pakai (DSP) dan penggunaannya. "Saya kira jangan diperdebatkan ini bencana nasional atau tidak, tapi perhatian nasional cukup luar biasa tidak hanya di Lombok tapi di semua area kalau ada kejadian semua," tandas Tjahjo. (Baca juga: Polri Tambah Personel Bantu Korban Gempa Lombok)
  9. Perawat kuda melatih kuda di pacuan kuda Pulomas, Jakarta. Foto: MI/Galih Pradipta. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerima laporan terkait pelarangan pemotongan hewan kurban dekat Venue Equestrian, Pulomas, Jakarta Timur. Pelarangan untuk menjaga kuda pacuan yang berlaga di Asian Games terjangkit virus antraks. "Kami belum mendapatkan informasi," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid kepada Medcom.id, Selasa, 21 Agustus 2018. Zainut menyebut belum ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait 35 masjid yang dilarang memotong hewan kurban. Namun, dia tak mempermasalahkan jika pelarangan itu untuk kelancaran Asian Games. "Kalau alasan dari pemerintah daerah seperti itu (menghindari virus antraks) ada benarnya itu. Ini juga kan untuk menjaga nama baik bangsa negara kita," jelas Zainut. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken Instruksi Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 soal pengendalian pemotongan dan penampungan hewan kurban. Sebanyak 35 masjid dalam radius satu kilometer dari Venue Equestrian dinstruksikan tidak melakukan pemotongan hewan kurban. (Baca juga: 35 Masjid Dekat Venue Equestrian Dilarang Potong Kurban) Masjid itu tersebar di enam kelurahan: Kayu Putih, Rawamangun, Pulogadung, Jati, Kelapa Gading Barat, dan Kelapa Gading Timur. "Sudah disosialisasikan sejak lama. Wali kota, camat, sudah menyampaikan dan masyarakat sudah tahu," kata Anies di kantor BPK, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan kuda pacuan umumnya sangat sensitif terhadap virus dan bakteri. Aturan ini sesuai ketentuan equine disease free zone (EDFZ). EDFZ adalah syarat mutlak bagi penyelenggara perlombaan berkuda. Syarat ini diteken oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE).
  10. Pementasan wayang kulit, dan tari tradisonal dibawakan Tim Kesenian KBRI Moskow di Tchaikovsky Conservatory, Moskow, Rusia, MI/Panca Syurkani. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan laman Diversity.id. Laman ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan kanal khusus diplomasi budaya Indonesia. "Kami menggunakan berbagai sarana media efektif yang tersedia dengan mempertimbangkan teknologi yang ada, serta memilih bentuk kemasan media yang cocok dikonsumsi warga milenial," kata Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid di acara peluncuran laman web Diversity.id, di Kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin 20 Agustus 2018. Selain website, Kemendikbud pun meluncurkan majalah budaya Indonesiana. Majalah ini edisi cetak, yang terbit enam bulan sekali, berisi ulasan diplomasi budaya yang lebih mendalam. "Sedangkan, website Diversity.id dikemas berbentuk online yang isinya diperbarui secara reguler dan terus-menerus," ucap Hilmar. Kedua penerbitan media ini dilakukan, merujuk pada keputusan dari pemerintah, dan DPR pada 27 April 2017 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu tentang Pemajuan Kebudayaan. "Dalam UUD 1945 Pasal 32 telah mengamanatkan agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan budayanya," jelas Hilmar. Baca: Penjelasan Pihak Sekolah Soal Kostum Cadar dan Senjata Sementara itu, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamuddin Ramly menambahkan, pihaknya memastikan website Diversity.id maupun majalah Indonesiana seterusnya akan dikelola secara profesional. "Kami mengedepankan mutu dalam penerbitan ini, dengan konten yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya. Untuk itu, pihaknya menerapkan pengelolaan website dan majalah tadi dengan jajaran redaksional dan manajemen operasional, sebagaimana berlaku di media profesional pada umumnya. Nadjamuddin mengakui, laman web Diveristy.id sengaja ditampilkan dalam format metro sederhana, agar mudah diakses oleh para pengguna dari beragam jenis perangkat Internet yang mereka miliki. Menu navigasinya juga simpel, sehingga isinya gampang ditelusuri, dan diperoleh berdasarkan rubrikasi yang tersedia. Untuk lebih memudahkan pengguna, disediakan pula fasilitas pencarian bebas berdasarkan kata yang dimasukkan pengguna. Meski sederhana dan simpel, katanya, laman web ini dirancang memuat informasi beragam budaya Indonesia yang kaya raya. "Indonesia memang negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia," ujar Nadjamuddin. Keragaman etnik, bahasa dan dialek, serta adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat secara lintas generasi, menjadikan Indonesia sebagai sebuah laboratorium kebudayaan yang terbesar di dunia. Kekayaan budaya tersebut dapat menjadi sumbangan berharga bagi usaha mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanat Konstitusi. "Karena itu, diplomasi budaya Indonesia menjadi penting untuk dilancarkan secara sistematis." tutup Dia.
  11. Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus - Medcom.id/Intan Yunelia. Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai 14 tim bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya membebani APBD. 14 tim tersebut juga tidak efesien dan cenderung tumpang tindih. "Kebanyakan tim untuk apa? Akan menjadi beban (APBD). Ini kan bukan kerja relawan, harus dibiayai. Apakan ini dari APBD atau apa? Kalau misalnya dari Operasional Gubernur kan tetap saja APBD," kata Bestari saat dihubungi, Selasa, 21 Agustus 2018. Politikus Partai NasDem ini menilai Pemprov DKI Jakarta sudah kebanjiran tim. Seperti, Deputi Gubernur dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). TGUPP terdiri dari lima bidang yakni pengelolaan pesisir Jakarta, pembangunan ekonomi dan penataan kota, harmonisasi regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan percepatan pembangunan. Tim ini memiliki 73 anggota dan dikepalai oleh Mantan Dirut PLN Amin Subekti. "Saya enggak ngerti tim itu apa lagi. Kan sudah ada TGUPP masa bikin tim lagi? Kan ada deputi gubernur, masa bikin tim lagi? Itu untuk apa? untuk kamuflase bahwa Gubernur tidak punya cukup waktu atau gimana?," tukas dia. (Baca juga: Pembentukan Tim di DKI Hamburkan Uang Rakyat) Bestari tak setuju bila alasan pembentukan tim untuk mempercepat progam Pemprov DKI. Pasalnya, belum ada progam yang benar-benar terlihat. "Tim percepatan pembangunan dibuat, sinkronisasi, harmonisasi, dan regulasi dibentuk. Apa yang disinkronisasi? Lelang saja susah kok. Ada tim percepatan pembangunan juga apa yang dilakukan? Sampai hari ini potensi SILPA sudah kelihatan akan triliun kok," tandas dia. 14 tim yang sudah dibentuk yakni, TGUPP, Tim Perumusan Subsidi Perkeretaapian, Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional, Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah. Selanjutnya, Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu, Tim Pelaksanaan Program OK Otrip, Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Pusat Informasi, Promosi, dan Kerjasama Investasi, Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. (Baca juga: Djarot Minta Anies Jaga Program yang Sudah Baik)
  12. Ilustrasi DKI Jakarta - Medcom.id. Jakarta: DKI Jakarta menjadi wilayah tertinggi kasus intoleransi beragama hingga pertengahan 2018. Setara Institute mencatat, ada 23 peristiwa dari total 109 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 136 tindakan yang tersebar di 20 provinsi. Direktur Setara Institute Halili mengatakan temuan itu menjadi catatan baru. Sebab, selama 11 tahun Setara Institute melakukan riset pemantauan, baru kali ini ditemukan provinsi yang lebih tinggi intoleransi beragama dibanding Jawa Barat. "Selama ini Jawa Barat yang tinggi, tetapi dalam temuan sejak Januari hingga Juni 2018 ternyata Jakarta juaranya," kata Halili dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 21 Agustus 2018. Di posisi kedua ada Jawa Barat. Ditemukan 19 peristiwa pelanggaran KBB di wilayah itu. Disusul Jawa Timur dengan 15 peristiwa. Di DI Yogyakarta, yang mengaku sebagai city of tolerance, justru ada 9 peristiwa pelanggaran KBB disusul NTB dengan 7 peristiwa. Halili menyebut, ada beberapa faktor yang menempatkan Jakarta sebagai wilayah intoleran. Yakni adanya suhu politik di level elite di Ibu Kota yang membuat pelanggar KBB. Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan isu politik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) masih akan terjadi di Pilpres 2019. "Meskipun Jokowi pilih Ma'ruf Amin jadi cawapres, itu bukan jaminan. Serangan bukan ke Ma'ruf Amin, tapi ke Jokowi. Contoh saat Jusuf Kalla jadi wapres. Dia Ketua Dewan Masjid, aktivis HMI, tapi tetap diserang ke Jokowi. Kalau lihat serangan sudah mulai." Ia memperkirakan perang isu SARA di Pilpres 2019 terjadi antara kelompok islamis dan kelompok Islam moderat. Kelompok islamis ialah kelompok yang menginginkan hukum Islam diterapkan di Indonesia. "Kelompok islamis ini akan melawan kelompok Islam yang moderat yang mengedepankan nilai-nilai yang bisa memberikan kebajikan dan kegunaan termasuk untuk nonmuslim. Nilai-nilai kebersamaan itu nanti menjadi pertarungan kedua kelompok itu," tukas dia. (Mal/P1)
  13. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief - ANT/Muhammad Adimaja. Jakarta: Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief tak menghadiri panggilan Bawaslu, Senin, 20 Agustus 2018. Ia sedianya dipanggil sebagai saksi pelapor dugaan mahar Rp1 triliun kepada PKS dan PAN yang melibatkan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. "Saya belum terima suratnya. Katanya (surat) sudah di DPP Partai Demokrat hari ini," kata Andi melalui pesan singkat, Senin, 20 Agustus 2018. Andi masih berada di Bali. Dia mengklaim pasti hadir bila mengetahui bakal diperiksa. Ia juga tak keberatan bila Bawaslu menjadwalkan pemanggilan ulang. "Nanti mungkin ya setelah hari raya kurban baiknya kalau dipanggil saya akan hadir," janji Andi. Bawaslu juga memanggil Federasi Indonesia Bersatu (FIB), pelapor dugaan mahar politik yang menyeret bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. FIB bakal diklarifikasi soal laporan mereka. "Hari ini (kemarin) agendanya pemeriksaan pelapor ya, untuk mengklarifikasi atas laporan Federasi Indonesia Bersatu beberapa hari yang lalu," kata Kuasa Hukum FIB M Zakir Rasyidin di Gedung Bawaslu, kemarin. (Baca juga: Gerindra tak Gusar Isu Mahar Politik Diusut Bawaslu) FIB diwakili Wakil Ketua Umum Frits Barmy Daniel. FIB rencananya juga menghadirkan tiga saksi, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. "Saksinya ada Steve, Ade, dan juga Andi Arief. Bawaslu minta kita hadirkan saksi. Nah, orang-orang ini melihat dalam arti ada statement Andi Arief di media sosial, di Twitter-nya. Jadi kita hadirkan mereka dalam kapsitas sebagai saksi dan salah satu orang yang kompeten menjelaskan itu Andi Arief sendiri," jelas Zakir. Sekjen PKB Abdul Kadir Karding berharap kasus dugaan mahar ini diusut tuntas. Hal itu agar publik tak bertanya-tanya. "Saya kira supaya publik jelas, masyarakat tidak bertanya-tanya, ada penegakan hukum," kata Karding. (Baca juga: ACTA Minta Bawaslu tak Proses Laporan Dugaan Mahar Sandiaga) Karding mendukung upaya Bawaslu yang coba mengklarifikasi pelapor terkait dengan kasus itu. Wakil ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf itu berharap ada titik terang. Menurutnya, kasus ini tidak boleh jadi mengambang. Dia juga berharap tak ada pihak yang coba menenggelamkan dugaan mahar ini. "Kalau betul uang itu ke siapa, langgar undang-undang apa? Saya kira harus dituntaskan," ujarnya. (Insi Nantika Jelita)
  14. Ilustrasi gempa - Medcom.id Lombok: Gempa berkekuatan 5,1 Skala Richter (SR) mengguncang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa pagi, 21 Agustus 2018. Gempa tidak berpotensi tsunami. Dilansir dari twitter resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), @infoBMKG, gempa terjadi pukul 08.09 WIB. “Gempa Mag: 5.1, 21-Aug-18 08:09:24 WIB," cuit BMKG. BMKG menginformasikan, pusat gempa berada di laut 42 Km Timur Laut Lombok Timur dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa dirasakan di enam wilayah, yakni di Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Sebelumnya, Lombok Timur diguncang gempa berkekuatan 7 SR pada Minggu, 19 Agustus 2018 pukul 21.56 WIB. Setelah itu, terjadi beberapa kali gempa susulan.
  15. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah. Jakarta: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku nama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum diputuskan. Pihaknya menunggu Jokowi untuk memutuskan. "Kami masih menunggu nama ketua TKN (Tim Kampanye Nasional) dari Pak Jokowi. Pak Jokowi karena kesibukannya mengawasi pemberian bantuan kepada para pengungsi korban gempa bumi di Lombok serta Asian Games sehingga belum memberikan nama ketua," ujar Hasto dikutip dari Antara, Selasa, 21 Agustus 2018. Yang jelas, kata dia, ketua TKN merupakan figur yang memiliki jiwa kepemimpinan, memahami persoalan nasional dan mampu menggerakkan TKN dalam gerak harmonisasi untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. (Baca juga: Susunan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin) Meski nama ketua tim kampanye belum ditetapkan, namun anggota tim kampanye telah ditetapkan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini agar tim kampanye dapat segera bekerja. "TKN sudah bisa beroperasi yakni dijalankan oleh salah satu wakil ketua bersama sekretaris," imbuh dia. TKN Jokowi-Ma'ruf terdiri dari satu ketua, lima wakil ketua dan satu sekretaris. Kelima wakil ketua tim kampanye ialah Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijik Ferederick Paulus, Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G Plate, dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura Hery Lontung Siregar. Sementara sekretaris tim kampanye ialah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
×