Jump to content
advertisement_alt

matamatapolitik

Members
  • Content count

    180
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Jika Donald Trump dan Xi Jinping kian terseret ke dalam permusuhan berkelanjutan, dunia kelak akan membayar harganya. Apa pun yang terjadi, hubungan China-Amerika Serikat akan menjadi masalah geopolitik utama abad ini. Akibatnya, China dan AS akan menciptakan tatanan internasional baru, berdasarkan pengakuan bahwa kekuatan baru (yang tak terelakkan) harus mendapatkan peran dalam membentuk aturan dan institusi global. Oleh: Nouriel Roubini (The Guardian) Beberapa tahun yang lalu, sebagai bagian dari delegasi barat ke China, Nouriel Roubini bertemu Presiden China Xi Jinping di Aula Besar Rakyat Beijing. Ketika berbicara kepada para delegasi, Xi berpendapat bahwa kebangkitan China akan berlangsung damai dan bahwa negara-negara lain, yaitu Amerika Serikat, tidak perlu khawatir dengan “jebakan Thucydides.” Gagasan jebakan Thucydides dinamakan dari sejarawan Yunani Thucydides yang mencatat bagaimana ketakutan Sparta terhadap kebangkitan Athena membuat perang antara keduanya tak terhindarkan. Dalam bukunya tahun 2017 berjudul Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, Graham Allison dari Universitas Harvard meneliti 16 persaingan sebelumnya antara kekuatan yang baru bangkit dan yang telah mapan. Allison menemukan bahwa 12 persaingan di antaranya menyebabkan perang. Tidak diragukan lagi, Xi ingin para delegasi Barat tersebut fokus pada empat kasus lainnya. Meskipun dengan adanya kesadaran timbal balik akan jebakan Thucydides dan pengakuan bahwa sejarah tidaklah memastikan apa-apa, China dan AS tampaknya telah turut terperosok ke dalamnya. Meskipun perang panas antara dua kekuatan utama dunia ini masih tampak mustahil, perang dingin lebih mungkin terjadi di antara keduanya. Amerika Serikat menyalahkan China atas ketegangan saat ini. Sejak bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2001, China telah menuai manfaat dari sistem investasi dan perdagangan global, namun gagal memenuhi kewajibannya dan dengan bebas menghindari aturannya. Menurut AS, China telah memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, subsidi untuk perusahaan domestik, dan instrumen kapitalisme negara lainnya. Pada saat yang sama, pemerintah China menjadi semakin otoriter dan mengubah China menjadi negara pengawasan ala Orwellian. China menduga bahwa tujuan nyata Amerika Serikat adalah mencegah China bangkit lebih jauh atau memproyeksikan kekuatan dan pengaruh yang sah di luar negeri. Dalam pandangan mereka, masuk akal jika ekonomi terbesar kedua di dunia (berdasarkan PDB) akan berupaya memperluas kehadirannya di panggung dunia. Para pemimpin China akan berargumen bahwa rezim mereka telah meningkatkan kesejahteraan materi bagi 1,4 miliar masyarakat China, jauh lebih banyak daripada yang dapat dilakukan sistem politik yang mengalami kebuntuan di Barat. Terlepas dari sisi mana yang memiliki argumen yang lebih kuat, peningkatan ketegangan ekonomi, perdagangan, teknologi, dan geopolitik mungkin tidak terhindarkan. Apa yang bermula sebagai perang dagang kini tengah mengancam untuk meningkat menjadi keadaan permusuhan timbal balik yang permanen. Hal ini tercermin dalam strategi keamanan nasional pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menganggap China sebagai “pesaing” strategis yang harus dibatasi dalam semua lini. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  2. Saat ini, ada sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya memenuhi kamp pengungsi terbesar di dunia di Cox’s Bazar, Bangladesh. Orang-orang yang tercerabut secara permanen dari tempat tinggal mereka seperti komunitas Rohingya memiliki potensi untuk mempengaruhi keamanan regional dengan cara yang belum bisa kita bayangkan. Tidak hanya ketidakjelasan nasib ini membahayakan para pengungsi, tapi hal ini juga bisa membuat mereka menjadi berbahaya. Oleh: David Brewster (Lowy Institute) Bangladesh saat ini menghadapi dilema serius tentang masa depan 1,2 juta pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar. Berbagai upaya untuk menahan dan mengisolasi mereka dari komunitas arus utama berisiko menciptakan komunitas ekstremis yang teralienasi. Australia telah memainkan peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan kemanusiaan segera, tetapi sekarang muncul banyak masalah yang lebih serius. Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang terusir dari negara bagian Rakhine di Myanmar oleh pasukan keamanan pemerintah tahun 2017. Meski komunitas Rohingya merupakan kelompok pribumi Myanmar sejak masa pra-kolonial, mereka juga kurang lebih merupakan perpanjangan demografis Bangladesh, dengan karakteristik yang tak jauh berbeda dari orang Bangladesh. Rezim mayoritas Buddhis Myanmar telah lama melihat Rohingya sebagai orang luar. Lebih dari satu juta orang Rohingya saat ini ditempatkan di kamp pengungsi terbesar di dunia di dekat Cox’s Bazar di Bangladesh, dekat dengan perbatasan Myanmar. Dengan bantuan internasional yang signifikan, krisis kemanusiaan secara langsung telah berlalu, tetapi masa depan Rohingya masih suram. Mereka dilarang meninggalkan kamp dan dilarang bekerja. Kebijakan Bangladesh saat ini ialah menahan para pengungsi Rohingya, mencegah mereka berintegrasi ke dalam masyarakat arus utama dan memastikan bahwa masa tinggal mereka tidak permanen. Memang, keinginan terbesar pemerintah Bangladesh dan Rohingya adalah agar mereka kembali ke rumah mereka sesegera mungkin, walaupun dalam banyak kasus rumah mereka telah dibakar atau dibuldozer oleh pasukan pemerintah Myanmar. Namun para pemimpin Rohingya menuntut keamanan dan pengakuan status mereka sebagai warga Myanmar sebagai prasyarat untuk kembali ke tanah air. Sayangnya, tidak satu pun dari kondisi itu akan terpenuhi dalam waktu dekat. Untuk satu hal, iklim keamanan terus memburuk sejak mereka diusir dari Myanmar. Sekitar 120.000 orang Rohingya yang masih menetap di negara bagian Rakhine telah dikurung di kamp-kamp pengungsi internal. Sejak awal tahun 2019, pertempuran juga meningkat antara pasukan pemerintah Myanmar dan “Tentara Arakan,” kelompok pemberontak Buddha Rakhine setempat. Myanmar juga tidak akan memberi mereka segala bentuk kewarganegaraan yang berarti. Rezim Myanmar sekarang sebagian besar telah mencapai tujuannya selama puluhan tahun untuk mengusir Rohingya. Tampaknya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengubah status quo yang baru. China dan India, dua kekuatan besar di kawasan itu, secara eksplisit maupun implisit mendukung rezim tersebut. Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi telah menunjukkan pandangan yang kurang lebih sama dengan pemerintah Myanmar dengan menyebut Rohingya sebagai “Bengali ilegal” dan “teroris.” Baca Artikel Selengkapnya di sini
  3. Presiden AS Donald Trump semakin frustrasi dengan para penasihatnya yang mendorong konfrontasi militer terhadap Iran, di mana Trump tidak yakin bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang Iran. Menurut seorang pejabat, Trump ingin berbicara dengan Iran, dia menginginkan kesepakatan, dan ia terbuka untuk negosiasi dengan pemerintah Iran, sementara Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton kerap menyuarakan perubahan rezim di Iran. Oleh: John Hudson, Shane Harris, Josh Dawsey, dan Anne Gearan (The Washington Post) Pemerintahan Trump berada dalam siaga tinggi dalam menanggapi apa yang para pejabat militer dan intelijen anggap sebagai ancaman spesifik dan kredibel dari Iran terhadap personel Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah. Namun Presiden Trump merasa frustrasi dengan beberapa penasihat utamanya, yang menurutnya dapat mendesak AS ke dalam konfrontasi militer dengan Iran dan menghancurkan janjinya yang sudah lama ada untuk menarik diri dari perang asing yang mahal, menurut beberapa pejabat AS. Trump lebih memilih pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan ketegangan ini dan ingin berbicara langsung dengan para pemimpin Iran. Ketidaksepakatan mengenai penilaian dan tanggapan terhadap informasi intelijen baru-baru ini—yang mencakup arahan dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang ditafsirkan oleh beberapa pejabat Amerika sebagai ancaman terhadap personel AS di Timur Tengah—juga merusak aliansi dengan sekutu-sekutu asing, menurut beberapa pejabat di Amerika Serikat dan Eropa. Trump menjadi marah minggu lalu dan selama akhir pekan tentang apa yang dia lihat sebagai perencanaan perang yang tidak berdasarkan persetujuannya, kata seorang pejabat senior pemerintahan yang mengetahui tentang percakapan Trump mengenai Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. “Mereka melakukan segalanya sesuka mereka, dan Trump jengkel,” kata pejabat itu. Bolton—yang mendorong perubahan rezim di Iran sebelum bergabung dengan Gedung Putih tahun lalu—”memiliki pemikiran yang berbeda” dengan Trump, meskipun Trump telah menjadi kritikus yang sengit terhadap Iran, jauh sebelum ia mempekerjakan Bolton. Trump “ingin berbicara dengan Iran; dia menginginkan kesepakatan, dan ia terbuka untuk negosiasi dengan pemerintah Iran,” kata pejabat itu. “Dia tidak nyaman dengan semua pembicaraan tentang ‘perubahan rezim’ ini, yang di telinganya terdengar seperti diskusi tentang penyingkiran Presiden Irak Saddam Hussein sebelum invasi AS tahun 2003,” kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah ini. Ketika ditanya tentang rasa frustrasi Trump terhadap Bolton, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Garrett Marquis mengatakan, “Laporan ini tidak mencerminkan kenyataan secara akurat.” Trump cenderung tidak akan menanggapi dengan kekuatan kecuali ada “langkah besar” dari Iran, kata seorang pejabat senior Gedung Putih. Tetap saja, Trump bersedia untuk menanggapi dengan kekuatan jika ada kematian warga Amerika atau peningkatan dramatis, kata pejabat itu. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  4. Tampaknya semakin mungkin bahwa program nuklir Iran akan dipercepat, yang memaksa Israel untuk kembali ke strategi dan taktik yang sama yang digunakannya untuk memusnahkan tenaga nuklir Suriah. Israel hanya akan melakukan serangan terhadap entitas yang memberikan ancaman terhadap negaranya. Itu sebabnya, dengan pengumuman Iran minggu lalu bahwa Israel berada dalam jangkauan rudal balistik jarak jauh Iran, ujian selanjutnya untuk Israel mungkin akan segera terjadi. Oleh: Yaakov Katz (The Washington Post) Pada bulan Maret 2007, agen-agen dari badan intelijen Israel, Mossad, menerobos masuk ke dalam suite Wina milik direktur badan energi atom Suriah, dan diam-diam mengunduh isi komputernya. Mereka menemukan bahwa Suriah sedang membangun reaktor nuklir dengan bantuan rezim Korea Utara di wilayah yang dikenal sebagai Deir al-Zour di dekat Sungai Efrat. Informasi intelijen tambahan menunjukkan bahwa reaktor itu hanya beberapa bulan lagi sebelum diaktifkan, yang menimbulkan ancaman mendesak dan nyata bagi Israel—yang ditemukan bukan di negara yang lebih terpencil seperti Iran atau Irak, tetapi di halaman belakang Israel, di dekat perbatasannya dengan Suriah. Perdana Menteri Israel saat itu Ehud Olmert kemudian membagikan informasi intelijen tersebut dengan Presiden George W. Bush, berharap untuk meyakinkan Bush bahwa militer Amerika Serikat (AS) harus melancarkan serangan yang akan menghancurkan reaktor Suriah, dan percaya bahwa jika Amerika Serikat (AS)—bukan Israel—melakukan serangan, itu akan mengirim pesan kepada pemerintah Iran bahwa mereka harus menghentikan program nuklirnya sebelum menghadapi nasib yang sama. Bush menolak tetapi tidak menghalangi Israel mengambil tindakan militernya sendiri, dan pada bulan September 2007, jet tempur F-15 dan F-16 Israel menyeberang ke Suriah, bertindak tegas untuk menghancurkan reaktor nuklir tersebut. “Olmert tidak meminta izin dan saya belum memberikannya,” tulis Bush kemudian dalam memoarnya. “Dia telah melakukan apa yang dia yakini perlu untuk melindungi Israel.” Sekarang, tampaknya semakin besar kemungkinan bahwa Israel sekali lagi menanggung beban—kali ini di Iran—untuk mengakhiri potensi ancaman nuklir, dengan menggunakan pendekatan yang sama yang digunakan 12 tahun lalu. Kurang dari setahun yang lalu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menulis tweet: “Sikap kami terhadap Israel adalah sikap yang sama dengan yang selalu kami ambil. #Israel adalah tumor kanker ganas di wilayah Asia Barat yang harus diangkat dan diberantas: itu mungkin dan itu akan terjadi. 7/31/91 # GreatReturnMarch” Seminggu kemudian, ia melakukan upaya untuk meredam retorika tersebut, tetapi Iran tidak diragukan lagi menghadirkan ancaman besar bagi Israel karena campuran antara retorika berbahaya—seperti seruan Khamenei agar Israel “diberantas”—dan kemungkinan bahwa Iran mungkin suatu hari akan memiliki senjata nuklir dan sarana untuk bertindak berdasarkan apa yang ingin mereka lakukan. Jadi ketika pemerintah Iran memberi isyarat minggu lalu bahwa mereka akan berhenti patuh terhadap beberapa komitmennya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA)—kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 bersama Jerman dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB—termasuk meningkatkan pengayaan uranium dan melanjutkan pembangunan reaktor air beratnya di dekat kota Arak, itu meningkatkan ancamannya terhadap keberadaan Israel. JCPOA tampaknya sudah dalam bahaya setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian itu pada Mei lalu. Namun sekarang, tampaknya semakin mungkin bahwa Iran akan mempercepat pembangunan senjata nuklirnya, yang memaksa Israel untuk kembali ke strategi dan taktik yang sama yang digunakannya untuk memusnahkan tenaga nuklir Suriah. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  5. Gedung Putih telah menolak seruan Christchurch untuk membasmi ekstremisme online, atas dasar kekhawatiran membatasi kebebasan berbicara. Hal ini membuat AS bertentangan dengan negara-negara yang menandatangani dokumen tersebut, termasuk Australia, Kanada, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Indonesia, India, Irlandia, Italia, Jepang, Yordania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Senegal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Perusahaan seperti Amazon, Facebook, Google, Microsoft, dan Twitter, juga ikut menandatanganinya. Oleh: Tony Romm dan Drew Harwell (The Washington Post) Amerika Serikat (AS) terpecah dengan 18 pemerintah dan lima perusahaan teknologi Amerika pada Rabu (15/5), dengan menolak mendukung upaya yang dipimpin Selandia Baru untuk mengekang ekstremisme online, sebagai tanggapan terhadap penembakan yang dilakukan secara langsung di dua masjid Christchurch yang menewaskan 51 orang. Para pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa kekhawatiran kebebasan berbicara mencegah mereka menandatangani secara resmi kampanye terbesar yang menargetkan ekstremisme online tersebut. Tetapi itu adalah contoh lain dari Amerika Serikat yang berselisih dengan para sekutu terdekatnya. Para pemimpin dari seluruh dunia—termasuk Perdana Menteri Inggris Theresa May, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Raja Yordania Abdullah II—menandatangani “Seruan Christchurch,” yang diumumkan pada pertemuan di Paris yang telah diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Amazon, Facebook, Google, Microsoft, dan Twitter juga menandatangani dokumen tersebut, berjanji untuk bekerja lebih dekat satu sama lain dan dengan pemerintah untuk memastikan bahwa situs mereka tidak menjadi saluran untuk terorisme. CEO Twitter Jack Dorsey termasuk di antara peserta konferensi tersebut. Dokumen itu tidak mengikat, tetapi mencerminkan keputusasaan global yang meningkat dengan ketidakmampuan Facebook, Google, dan Twitter untuk menahan unggahan, foto, dan video yang penuh kebencian yang telah melahirkan kekerasan di dunia nyata. Pemerintah-pemerintah itu berjanji untuk melawan ekstremisme online, termasuk melalui peraturan baru, dan untuk “mendorong media untuk menerapkan standar etika ketika menggambarkan peristiwa terorisme online.” Perusahaan-perusahaan tersebut sepakat untuk mempercepat penelitian dan berbagi informasi dengan pemerintah, segera setelah serangan teroris baru-baru ini. “Adalah benar bahwa kami bersatu, bertekad dalam komitmen kami untuk memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa untuk melawan kebencian dan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan terorisme,” kata Amazon, Facebook, Google, Microsoft, dan Twitter dalam sebuah pernyataan bersama. (CEO Amazon Jeff Bezos memiliki The Washington Post.) Baca Artikel Selengkapnya di sini
  6. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meluncurkan serangannya yang mematikan di Jalur Gaza dalam waktu yang relatif singkat: hanya dua hari. Walaupun banyak mengakibatkan kematian warga Palestina, tapi tetap saja serangan Israel ini dianggap cepat yang membuat Netanyahu menerima kritikan dari kelompok yang lebih keras di Israel. Sementara itu ada berbagai spekulasi tentang keputusan Netanyahu ini, termasuk bahwa tentara Israel tidak mau melakukan pertempuran darat di Gaza. Oleh: Motasem A Dalloul (Middle East Monitor) Saat ditanya oleh Army Radio hari ini apakah “masalah” Gaza memiliki solusi, mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Yaakov Amidror, merujuk pada kekuasaan Hamas di Gaza lalu menjawab: “Tidak, tidak ada cara untuk mengeluarkan Hamas dari Gaza tanpa benar-benar mengalahkannya.” Tetapi dia tidak menyebutkan apa-apa tentang perdana menteri dan menteri pertahanan negaranya yang tidak siap untuk misi seperti itu. Ini terjadi sekitar satu minggu setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan serangan brutal di Jalur Gaza yang hanya berlangsung dua hari dan yang tujuannya adalah untuk mencegah perlawanan Palestina. Netanyahu tidak hanya mendapatkan dukungan selama serangannya, tetapi ia juga menerima “100 persen dukungan” dari negara terkuat di dunia. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  7. Di tengah eskalasi perang dagang dan pemberlakuan tarif tambahan oleh Trump untuk produk China, kemarahan di China masih cenderung terbatas. Dengan sebagian besar tarif diberlakukan di sisi Amerika Serikat, beberapa warga China selain pemegang saham belum merasakan dampaknya. Sentimen nasionalis tampaknya sebagian besar terbatas pada penggunaan meme bernada kesal tentang perilaku Trump yang tidak bertanggung jawab selama negosiasi. Oleh: Lauren Teixeira (Foreign Policy) Setelah sepekan penuh antisipasi, negosiasi perdagangan bilateral ke-11 antara China dan Amerika Serikat berakhir hari Jumat (10/5) di Washington tanpa kesepakatan, sekali lagi menunda resolusi perang dagang antara kedua negara yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2018. Pasca keputusan tersebut, media pemerintah China mengadopsi retorika yang keras, memuji keberanian dan prinsip-prinsip negosiator China karena tidak menyerah pada “tekanan ekstrem” dari Amerika Serikat. Sebuah pernyataan dari Kementerian Perdagangan China menyatakan “penyesalan yang mendalam” dan menjanjikan pembalasan dalam bentuk “penanggulangan yang diperlukan.” Dalam sebuah tweet, propagandis Partai Komunis China Hu Xijin dari Global Times secara efektif menyerukan eskalasi perang perdagangan, menyatakan bahwa semakin cepat tarif berlaku, semakin baik. Tetapi media pemerintah pada hari-hari menjelang pembicaraan menunjukkan nada yang berbeda. Setelah tweet Presiden AS Donald Trump akhir pekan sebelum mengumumkan bahwa tarif untuk barang-barang impor China akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 25 persen setelah apa yang disebut sebagai pembangkangan pihak China dalam putaran pembicaraan sebelumnya, media sosial China diramaikan kemarahan dan semangat nasionalisme. Namun media pemerintah China tidak banyak terbawa emosi. Dua hari sebelum pembicaraan, Hu menulis di Twitter dengan penuh harapan tentang pengumuman Trump, bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan tarif hari Jumat (10/5) alih-alih secara langsung, menunjukkan bahwa pihak AS “masih memiliki kemauan untuk mencapai kesepakatan.” Hu yakin bahwa delegasi China juga menunjukkan keinginan untuk mencapai kesepakatan dengan datang ke Amerika Serikat. Di sisi resmi, negosiator perdagangan utama China, Wakil Perdana Menteri Liu He, menunjukkan nada berdamai yang sama, mengatakan sebelum perundingan di Washington, “Saya berharap agar dapat menyelesaikan beberapa masalah atau perbedaan yang kita hadapi dengan jujur, percaya diri, dan rasional. Saya yakin masih ada harapan.” Baca Artikel Selengkapnya di sini
  8. Eskalasi perang dagang Trump melawan China bisa menyakiti konsumen Amerika Serikat, menurut Larry Kudlow, direktur Dewan Ekonomi Nasional AS. Negosiasi antara kedua negara terhenti pekan lalu setelah pejabat pemerintah menuduh China mundur dari beberapa ketentuan utama dari kesepakatan yang diusulkan, termasuk menyetujui untuk menyusun perubahan dalam hukum China. Kepercayaan Trump pada kekuatan ekonomi Amerika memicu keputusannya untuk meningkatkan perang dagang. Oleh: Jeanna Smialek, Jim Tankersley, dan Mark Landler (The New York Times) Kepala penasihat ekonomi Presiden Trump mengatakan pada hari Minggu (12/5) bahwa konsumen Amerika akan menanggung beberapa beban dari eskalasi perang dagang Amerika-China, bertentangan dengan klaim Trump bahwa tarif impor China yang ia berlakukan akan menguntungkan Amerika senilai miliaran dolar, dengan menyebutnya sebagai pembayaran satu arah oleh China ke Departemen Keuangan Amerika. Komentar dari Larry Kudlow, direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, muncul setelah perundingan perdagangan putaran ke-11 berakhir tanpa kesepakatan, mendorong Trump untuk menaikkan tarif impor China untuk produk-produk China senilai $200 miliar dan memulai proses untuk memberlakukan tarif pada hampir setiap produk yang diekspor China ke Amerika Serikat. “Faktanya, kedua belah pihak akan menanggung kerugian dari perang dagang ini,” kata Kudlow di acara Fox News Sunday. “Kedua belah pihak akan menderita karenanya.” Pengakuan Kudlow tentang kerugian ekonomi, yang juga diakui oleh para ekonom, bertentangan dengan pandangan presiden bahwa perang dagang mudah untuk dimenangkan dan bahwa beban akan jatuh secara tidak proporsional pada mitra dagang Amerika. Baik Kudlow dan presiden mengatakan bahwa perang dagang yang berlarut-larut pada akhirnya akan menguntungkan kepentingan keuangan Amerika Serikat. Kudlow mengatakan bahwa kerugian yang ditanggung akan sepadan dengan keuntungannya jika AS terus memaksa China untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan Amerika dengan lebih adil. “Kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan,” kata Kudlow. “Kami telah dihadapkan pada praktik perdagangan yang tidak adil selama bertahun-tahun sehingga dalam penilaian saya, konsekuensi ekonomi sangat kecil sehingga kemungkinan eskalasi dalam perdagangan dan ekspor dan pasar terbuka untuk Amerika Serikat, ini layak dilakukan.” Pasar keuangan mengindikasikan potensi kerugian. Saham Asia dan Eropa sebagian besar lebih rendah pada hari Senin (6/5), dan pasar berjangka menyarankan Wall Street akan terbuka juga. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  9. Keberhasilan Presiden Bashar al-Assad dalam memenangkan perang sipil Suriah sebagian karena sistem penjara rahasia yang kejam. Hampir 128 ribu orang hilang dalam penjara yang dikelola oleh pemerintah ini, jumlah yang lebih besar dari korban ISI. Bahkan saat gejolak perang delapan tahun di Suriah mulai surut, laju penangkapan dan eksekusi kian meningkat. Oleh: Anne Barnard (The New York Times) Hampir 128.000 orang hilang di dalam sistem penjara rahasia yang dikelola oleh pemerintah Suriah. Ratusan ribu orang diyakini telah lolos dari penjara tersebut sejak pemberontakan Suriah dimulai tahun 2011, ketika pihak berwenang mulai menggunakan penyiksaan dan ketakutan akan penyiksaan untuk menindak gerakan oposisi terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad. Berikut ini hal-hal yang kita ketahui sejauh ini tentang sistem brutal yang berperan penting bagi keberhasilan al-Assad dalam menghancurkan pemberontakan selama delapan tahun. DIKETAHUI PEJABAT TINGGI SURIAH Pemerintah Suriah telah membantah adanya kekerasan secara sistematis, tetapi memo pemerintah yang diselundupkan ke luar negeri menunjukkan bahwa para pejabat yang melapor langsung ke al-Assad memerintahkan tindakan penumpasan terhadap warga sipil dan mengetahui kekejaman yang terjadi. Mereka memerintahkan “perlakuan keras” terhadap tahanan tertentu dan mengeluhkan meningkatnya kematian tahanan ketika mayat-mayat terus menumpuk dan membusuk. Salah satu memo pemerintah mendesak personel untuk menyelesaikan dokumen untuk melindungi para pejabat dari penuntutan hukum di masa depan. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  10. Jason Greenblatt, utusan khusus Amerika Serikat untuk PBB mengecam sidang Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Indonesia yang tengah menjabat sebagai presiden DK PBB. Hadir dalam rapat DK PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki membahas pendudukan Israel atas Palestina. Greenblatt mengatakan bahwa bias anti-Israel terus berlanjut di PBB, yang disanggah oleh Menlu Palestina. Oleh: Tovah Lazaroff (The Jerusalem Post) Para anggota Dewan Keamanan PBB harus mengutuk serangan roket Hamas terhadap Israel, alih-alih terus-menerus mengutuk negara Yahudi itu, demikian pernyataan utusan khusus Amerika Serikat Jason Greenblatt hari Kamis (9/5) di markas PBB di New York ketika ia dengan gencar membela Israel. “Alih-alih menuntut pertanggungjawaban Hamas dan Jihad Islam Palestina, kelompok-kelompok teroris yang berusaha memeras rakyat Israel melalui kekerasan massal sambil membahayakan nyawa warga Palestina di Gaza, kita mengulangi pembicaraan yang melelahkan selama sekitar 20 tahun,” tutur Greenblatt. Dalam langkah yang tidak biasa, Greenblatt tampil di pertemuan informal Dewan Keamanan PBB, yang dikenal sebagai pertemuan “formula Arria.” Pertemuan itu dipimpin oleh Indonesia, yang memegang giliran jabatan presiden DK PBB bulan Mei 2019. Indonesia mengundang empat pembicara tamu untuk memberikan pengarahan singkat kepada anggota DK PBB tentang ilegalitas kegiatan permukiman Tepi Barat, serta mengundang Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riad Malki untuk berbicara dalam pertemuan tersebut. Meski pertemuan tersebut diadakan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-71 Israel, negara Yahudi itu tidak diundang untuk berbicara. Pertemuan itu juga dilakukan hanya beberapa hari setelah empat warga sipil Israel tewas oleh serangan roket Hamas di Israel selatan, dalam kekerasan yang juga telah menewaskan lebih dari 20 penduduk Palestina di Gaza akibat serangan udara Israel. “Di mana kecaman yang mendesak dari ruangan ini atas serangan yang tidak beralasan dan berkelanjutan itu? Di mana simpati dan solidaritas untuk orang-orang Israel? Yang saya dengar hanyalah keheningan,” kata Greenblatt. Greenblatt berbicara tentang kegagalan administrasi Presiden AS Donald Trump selama dua tahun terakhir untuk mempengaruhi PBB, termasuk Dewan Keamanan, untuk mengutuk teror Hamas terhadap Israel maupun kekerasan Hamas terhadap warga Palestina di Gaza. “Sangat membingungkan dan mengecewakan melihat bias anti-Israel yang jelas dan berkelanjutan di sini. Di sini kita berada dalam sesi Arria untuk mengutuk Israel, di aula yang sama di mana hanya beberapa bulan yang lalu, negara-negara anggota gagal untuk mengecam Hamas, organisasi teroris terkenal yang beberapa hari lalu menembakkan hampir 700 roket ke Israel, termasuk ke rumah sakit dan sekolah,” kata Greenblatt. “Sangat memalukan bahwa di aula ini telah ada hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi nyata di kawasan itu, namun tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel maupun kekerasan dan pengabaian yang dilakukan Hamas terhadap orang-orang yang menurut klaim mereka berada di bawah pemerintahan mereka,” kata Greenblatt. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  11. Pentagon mengatakan pada Jumat (10/5), bahwa mereka mengirim kapal perang Amerika USS Arlington dan rudal Patriot ke Timur Tengah, sebagai tanggapan atas indikasi kesiapan Iran yang meningkat untuk melakukan operasi ofensif terhadap pasukan dan kepentingan AS. Sebelumnya, kelompok kapal induk serang dan satu unit pesawat pengebom B-52 juga dikerahkan oleh AS di wilayah tersebut. Oleh: Wesley Morgan (Politico) Pentagon mengerahkan kapal perang Amerika Serikat (AS) lain dan baterai rudal pertahanan udara Patriot ke Timur Tengah, dalam menanggapi informasi intelijen tentang ancaman dari Iran, Pentagon mengatakan pada Jumat (10/5)—tetapi kapal perang tersebut menggantikan kapal lain yang akan ditarik dari wilayah itu, menurut seorang pejabat pertahanan. Pelaksana tugas Menteri Pertahanan AS Pat Shanahan hanya menyetujui bahwa ada pergerakan kapal amfibi USS Arlington dan baterai Patriot, tetapi Komando Sentral AS meminta kedua aset tersebut “awal pekan ini”, pada saat yang sama ketika mereka meminta penempatan kelompok kapal induk serang dan satu unit pesawat pengebom B-52, menurut pernyataan Pentagon. Penempatan USS Abraham Lincoln dan satuan tugas pesawat pengebom tersebut—yang telah diumumkan—mewakili peningkatan besar kekuatan udara dan Laut AS di Timur Tengah. Tetapi Arlington dipindahkan ke wilayah itu untuk ditukarkan dengan kapal yang sama, USS Fort McHenry, yang akan keluar dari wilayah itu, menurut seorang pejabat pertahanan yang berbicara dengan syarat anonim. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  12. Apakah ada yang bisa menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran? Mungkin Eropa, jika kita beruntung. Iran pada Rabu (8/5) mengatakan akan menarik diri dari sebagian kesepakatan nuklir tersebut, setelah AS pada tahun lalu juga telah menarik diri sepenuhnya. Lalu bagaimana nasib kesepakatan nuklir Iran—dan nasib keamanan internasional—selanjutnya? Oleh: Ariane Tabatabai (The New York Times) Pada tahun sejak Amerika Serikat (AS) menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, Iran telah mempraktikkan apa yang digambarkan oleh presidennya, Hassan Rouhani, sebagai “kesabaran strategis”. Tetapi sekarang kesabaran Iran telah habis. Pada Rabu (8/5), Rouhani mengumumkan bahwa Iran akan berhenti mematuhi beberapa ketentuan kesepakatan tersebut. Tujuan Iran, bagaimanapun, bukan untuk menemukan jalan keluar cepat—atau jalan keluar apa pun—dari kesepakatan itu, tetapi untuk memberi sinyal kepada negara-negara Eropa yang juga menandatanganinya, bahwa mereka tidak bisa lagi duduk diam ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi dan tekanan pada Teheran. Kesepakatan nuklir itu, seperti kebanyakan perjanjian internasional, jauh dari sempurna, tetapi pihak-pihak lain di dalamnya—dan sebagian besar negara di dunia—melihatnya sebagai hal yang penting bagi stabilitas regional dan keamanan internasional, dan itulah sebabnya mereka berusaha mempertahankannya, dengan adanya upaya pemerintah Trump untuk menghancurkannya. Rouhani mengirim sinyal yang jelas kepada Eropa: Jika Iran tidak mendapat keuntungan dari keikutsertaannya dalam kesepakatan nuklir Iran, Eropa juga tidak. Itulah sebabnya dia mengumumkan bahwa Iran akan memperkaya uranium dan air berat—yang keduanya berpotensi digunakan dalam membangun senjata nuklir—daripada menjualnya ke negara lain, seperti yang disyaratkan oleh kesepakatan nuklir Iran. Dia juga memberi negara-negara Eropa waktu 60 hari untuk mengambil langkah-langkah untuk membantu ekonomi Iran, yang telah dilumpuhkan oleh sanksi Amerika. Jika dia tidak mendapatkan hal-hal itu, katanya, negaranya akan mengambil langkah-langkah tambahan yang melanggar kesepakatan itu, dan akhirnya menarik diri sama sekali. Jadi, bisakah Eropa menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran? Para politisi dan pembuat kebijakan dari Brussel hingga London dan Berlin ingin menyelamatkannya, tetapi itu tidak mudah. Eropa terjebak. Selama setahun terakhir, pemerintahan Trump telah menerapkan kembali sanksi yang telah dicabut berdasarkan perjanjian tersebut dan memberlakukan sanksi baru. Jika Eropa menentang sanksi itu, mereka menghadapi murka negara ekonomi terbesar di dunia tersebut dan bisa kehilangan akses ke pasar Amerika. Tetapi jika mereka berhenti melakukan bisnis dengan Iran, Teheran akan kehilangan dorongan untuk tetap berada dalam perjanjian itu—perjanjian yang dipandang Eropa sangat penting. Tapi mungkin ada jalan keluar. Pernyataan Rouhani pada Rabu (8/5) menegaskan bahwa dia tidak mengharapkan Eropa untuk menyembuhkan semua kesengsaraan ekonomi negaranya. Sebaliknya, ia secara khusus menekankan bahwa ia ingin Eropa “kembali ke meja perundingan” dan menyusun jalan yang jelas untuk melanjutkan kesepakatan tanpa Amerika. Meskipun Rouhani tidak spesifik, tapi dia mengatakan bahwa dia akan mencari negosiasi daripada hasil mutlak tertentu dalam tenggat waktu 60 hari. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  13. AS menyita kapal Korea Utara, setelah AS menuduhnya melanggar sanksi internasional. Itu adalah pertama kalinya Amerika Serikat menyita kapal kargo Korea Utara karena pelanggaran sanksi internasional. Kapal itu digunakan dalam skema Korea Utara untuk mengekspor berton-ton batu bara ke luar negeri dan untuk mengimpor alat berat yang melanggar sanksi internasional, kata jaksa penuntut. Oleh: Eileen Sullivan dan Benjamin Weiser (The New York Times) Amerika Serikat (AS) telah menyita kapal pengiriman Korea Utara yang melanggar hukum Amerika dan sanksi internasional, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada Kamis (9/5)—suatu langkah yang akan meningkatkan ketegangan, menyusul uji coba senjata Korea Utara baru-baru ini. Para jaksa penuntut mengatakan bahwa kapal pengangkut tersebut, The Wise Honest, digunakan untuk mengekspor batu bara Korea Utara—sektor kritis ekonomi Korea Utara yang secara agresif dijatuhi sanksi oleh AS dan PBB dalam upaya memaksa Pyongyang untuk mengakhiri program senjata nuklirnya. Kapal itu juga digunakan untuk mengimpor alat berat. Itu adalah pertama kalinya Amerika Serikat menyita kapal kargo Korea Utara karena pelanggaran sanksi internasional, kata Departemen Kehakiman AS. Para pejabat mengatakan bahwa penyitaan itu adalah bagian dari rencana luas untuk menegakkan sanksi internasional, dan pada akhirnya menekan Korea Utara untuk membongkar program nuklirnya. “Kapal yang melanggar sanksi ini sekarang tidak berfungsi,” kata John C. Demers, kepala divisi keamanan nasional Departemen Kehakiman AS. Keluhan itu diajukan ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan pada Kamis (9/5) oleh kantor pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Tindakan sipil itu terjadi seiring uji coba senjata Korea Utara selama beberapa hari terakhir telah mengancam diskusi perlucutan senjata yang dibuka oleh Presiden Trump. Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiba-tiba mengakhiri pertemuan kedua mereka awal tahun ini, ketika Trump menolak untuk meringankan sanksi kecuali Korut membongkar semua senjata nuklirnya. Meskipun Departemen Kehakiman AS memperoleh surat perintah penyitaan yang disegel untuk kapal tersebut pada bulan Juli, namun para pejabat mengatakan bahwa pemilihan waktu pengaduan penyitaan kapal ini tidak ada hubungannya dengan ketegangan antara kedua negara. Pada Kamis (9/5), The Wise Honest berada di tahanan Amerika Serikat dalam perjalanan ke Samoa Amerika, kata Departemen Kehakiman AS. Kapal itu digunakan dalam skema Korea Utara untuk mengekspor berton-ton batu bara ke luar negeri dan untuk mengimpor alat berat yang melanggar sanksi internasional, kata jaksa penuntut. Pihak berwenang Indonesia menahan kapal tersebut pada April 2018 setelah kapal tersebut terfoto berada di sebuah pelabuhan Korea Utara, memuat apa yang menurut jaksa penuntut tampak sebagai batu bara. Ketika kapal itu melakukan perjalanan ke Indonesia, kapal itu mencoba untuk menyembunyikan rincian tentang lokasinya dengan menonaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis. Sinyal kapal telah dimatikan sejak Agustus 2017. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  14. Amerika Serikat kembali menegaskan kembali kehadirannya di Laut China Selatan dengan mengirimkan dua kapal perusak. Kementerian Luar Negeri China menanggapi dengan mengatakan bahwa kapal-kapal AS telah memasuki wilayah itu tanpa izin dan diminta pergi segera. Operasi tersebut dilakukan di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China terkait kemungkinan kesepakatan perdagangan. Oleh: Elizabeth McLaughlin (ABC News) Dua kapal perusak berpeluru kendali milik Amerika Serikat berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan yang diklaim oleh China di Laut China Selatan hari Senin (6/5), menurut Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan. USS Preble dan USS Chung-Hoon melakukan perjalanan sejauh 12 mil laut dari Gaven dan Johnson Reefs dalam apa yang disebut Angkatan Laut AS sebagai operasi kebebasan navigasi. Tujuan operasi ini adalah “untuk menantang klaim maritim yang berlebihan dan menjaga akses ke perairan yang diatur oleh hukum internasional,” tutur juru bicara Armada Ketujuh Komandan Clay Doss. Operasi tersebut dilakukan di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China terkait kemungkinan kesepakatan perdagangan. Menurut Reuters, yang pertama kali melaporkan pelayaran itu, Kementerian Luar Negeri China menanggapi dengan mengatakan bahwa kapal-kapal AS telah memasuki wilayah itu tanpa izin dan diminta pergi segera. Meski Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan operasi kebebasan navigasi di seluruh dunia, kapal-kapal yang dikerahkan pada wilayah yang diklaim China telah menarik perhatian terbesar dengan transit terakhir melalui Laut China Selatan yang terjadi bulan Februari 2019. Dengan berlayar dalam batas teritorial internasional 12 mil laut, operasi tersebut menekankan bahwa perairan di lepas pulau buatan China itu merupakan perairan internasional. Baca Artikel Selengkapnya di sini
  15. Untuk pertama kalinya lagi setelah tujuh dekade, Thailand menobatkan seorang raja. Raja Maha Vajiralongkorn telah resmi menjadi Raja Thailand setelah menyelesaikan ritual Buddha dan Brahmana. Penobatannya dilakukan di tengah ketidakpastian pemilu yang belum terselesaikan antara kepala junta militer saat ini dan “front demokrasi” yang berusaha mendorong militer keluar dari politik. Oleh: Patpicha Tanakasempipat dan Panarat Thepgumpanat (Reuters) Raja Maha Vajiralongkorn Thailand pada hari Sabtu (4/5) menyelesaikan ritual Buddha dan Brahmana untuk secara simbolis mengubah dirinya menjadi dewa yang hidup seiring Thailand menobatkan raja pertamanya dalam hampir tujuh dekade. Penobatan Raja Maha Vajiralongkorn, 66 tahun, terjadi di dalam aula takhta Istana Agung di Bangkok setelah selesainya masa berkabung ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang meninggal pada Oktober 2016 setelah memerintah selama 70 tahun. Raja tersebut duduk di atas takhta emas di bawah payung sembilan tingkat untuk menerima tanda kebesaran kerajaan termasuk mahkota yang dilapisi emas dan berujung berlian dalam upacara yang memadukan kemegahan dengan kekhusyukan agama. Baca Artikel Selengkapnya di sini
×