Jump to content
advertisement_alt

Search the Community

Showing results for tags 'uighur'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forum

  • Welcome to nyentrik.com
    • Pengumuman
    • Kritik, Saran & Pertanyaan
    • Belajar Posting
  • Komunitas
    • The Lounge
    • Ruang Kesehatan
    • Buying and Selling board (Jual Beli)
    • Lowongan Kerja (Job Posting / Request)
    • Nyentrik Regional
  • HIBURAN
    • Musik
    • Film / Movies
    • Olahraga
    • Masak Memasak
    • Humor
    • Anime, Manga, Otaku
    • Disturbing Picture
    • Supranatural
  • HOBI
    • Fotografi
    • Online / Offline Games
    • Drone, Model Kit & R/C
    • Outdoor Adventure & Nature Clubs
    • Komputer dan Internet
    • Gadget
    • Otomotif
    • Desain Grafis
    • My Pets
    • Can you solve this game ?
  • DA CAFÉ
    • Lifestlye
    • Heart to heart
    • Berita & Politik
    • Edukasi

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Found 4 results

  1. Beberapa pemerintah mengirim duta besar mereka ke China untuk mempertanyakan tentang hak asasi manusia. Utusan-utusan yang dikirim ke Beijing adalah pakar realisme, pikiran mereka diterapkan pada tugas yang rumit: mengelola hubungan yang menguntungkan dengan kediktatoran yang bergelimang uang dan tak kenal ampun. Oleh karena itu, merupakan masalah besar ketika setidaknya 14 duta besar dari negara-negara Barat — yang dipimpin oleh Kanada — datang bersama-sama untuk melawan China atas penindasan massal terhadap kaum Muslim di wilayah Xinjiang yang jauh di barat laut, kebanyakan dari mereka adalah etnis Uighur. Para pejabat China mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghapus ekstremisme. Dalam sebuah surat yang bocor ke Reuters, para duta besar itu telah meminta bertemu dengan Chen Quanguo, bos Partai Komunis di Xinjiang. Sebagai seorang pejuang garis keras yang dipindahkan dari Tibet, Chen mengawasi kamp-kamp di mana mungkin sejuta Uighur telah dikirim ke sana untuk melakukan “transformasi-melalui-pendidikan,” banyak dari mereka ditahan untuk waktu yang tidak terbatas tanpa pengadilan. Jutaan orang lebih telah diawasi oleh kamera pengenalan wajah, pemindai smartphone, dan patroli polisi di setiap kesempatan. Beberapa orang harus menampung petugas pemerintah untuk tinggal di rumah mereka, dikirim untuk menilai kesetiaan mereka terhadap negara. China menyebut langkah-langkah ini penting setelah serangan teroris yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh para fanatik Uighur. Hal ini mengungkap bahwa China tampaknya terkejut menemukan bahwa mereka berada di bawah pengawasan ketat. Ada beberapa alasan untuk itu. Para pejabat China secara sinis percaya — dan akan mengatakan secara pribadi — bahwa para pemimpin dan utusan Barat mengangkat isu hak asasi manusia karena adanya rasa kewajiban, untuk menenangkan para aktivis dan opini publik di negara asal mereka. Kali ini, bagaimanapun, tuduhan itu dilayangkan terutama oleh para duta besar, bukan publik. Utusan di Beijing mengakui bahwa kebanyakan orang di negara mereka belum pernah mendengar tentang Xinjiang atau Uighur. Mereka juga mengakui bahwa beberapa orang yang pulang ke rumah mungkin memiliki perasaan campur aduk bahwa mereka mengetahui bahwa orang Uighur dituduh memiliki kecenderungan teroris. Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/in-depth-negara-negara-barat-mulai-serang-china-soal-penindasan-muslim-uighur/
  2. Setiap hari, jurnalis Uighur yang berbasis di Amerika Serikat, Gulchehra Hoja mencoba menelepon keluarganya di wilayah Xinjiang, China. Kadang-kadang dia mencoba hingga 20 nomor yang berbeda, berharap bahwa seseorang akan menjawab panggilannya. “Saya tahu mereka tidak akan mengangkat telepon, tetapi saya mencoba, dan tidak ada yang mengangkat telepon,” katanya kepada CNN dalam sebuah wawancara dari kantornya di Washington. Dia tidak mengharapkan jawaban karena 23 anggota keluarganya, termasuk bibinya, saudara-saudara laki-lakinya, sepupu-sepupunya, telah menghilang, bersama dengan puluhan ribu anggota etnis Uyghur lainnya di dalam “kamp pendidikan ulang” yang dikendalikan negara. Hoja, yang bekerja sebagai wartawan untuk Radio Free Asia (RFA) yang didanai pemerintah Amerika, mengatakan bahwa saudara laki-lakinya adalah yang orang pertama dalam keluarga yang menghilang pada tanggal 28 September 2017. “Ini saudara saya dan ini saya,” katanya, sambil memegang foto. “Foto ini diambil pada musim panas 2000, ini hari ulang tahun saya. Ini foto terakhir saya bersamanya. [Sekarang] dia hilang. Kami tidak tahu di mana dia sekarang.” Bibinya, yang membesarkannya, kemudian sepupu-sepupunya menghilang ke sistem penahanan besar Xinjiang, tanpa adanya penjelasan atau persidangan apapun. Hoja mengatakan bahwa orang tuanya, sementara itu, menjadi tahanan rumah, bahkan tidak bisa pergi ke dokter tanpa izin. Diperkirakan satu juta warga Uighur, kelompok minoritas etnis Muslim yang dominan di China barat, ditahan di kamp-kamp di seluruh wilayah itu, menurut laporan Kongres AS. Pemerintah China tidak pernah menjelaskan berbagai kasus kehilangan tersebut, yang dimulai pada tahun 2017, atau mengatakan berapa banyak orang yang ditahan di kamp-kamp. Pemerintah China bersikeras bahwa kamp-kamp itu adalah “pusat pelatihan kejuruan” yang dihadiri dengan gembira oleh para “siswa” lokal. Membela catatan hak asasi negaranya di sebuah forum PBB pada awal bulan November 2018, Wakil Menteri Luar Negeri China Le Yucheng mengatakan bahwa negaranya telah membuat “kemajuan luar biasa” dalam empat dekade terakhir, termasuk “mengentaskan lebih dari satu miliar orang keluar dari kemiskinan.” Tetapi banyak negara lain yang tetap bersikap keras terhadap catatan pelanggaran China, terutama berkaitan dengan kamp Xinjiang. Lebih dari selusin negara termasuk Australia, Jerman, dan Amerika Serikat telah meminta China untuk membongkar kamp-kamp dan membebaskan mereka yang ditahan. “Kamp-kamp tersebut adalah pusat transformasi, dan benar-benar bertujuan untuk sepenuhnya mengubah budaya dan identitas Uyghur. Ini semacam praktik nyata, menurut saya, yang pasti belum pernah terjadi sebelumnya pada abad ke-21,” tutur Sean Roberts, direktur Program Studi Pembangunan Internasional di Universitas George Washington kepada CNN. Hoja bahkan melangkah lebih jauh. Dia menggambarkan kamp-kamp tersebut sebagai “genosida budaya.” ‘Dicuci otak’ Pemerintah China telah memiliki sejarah panjang dan buruk dengan Xinjiang, sebuah wilayah otonomi besar di bagian barat negara yang merupakan rumah bagi populasi yang relatif kecil, sekitar 22 juta orang di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa. Meskipun Partai Komunis yang berkuasa mengatakan Xinjiang telah menjadi bagian dari China “sejak zaman kuno,” kawasan itu hanya secara resmi diberi nama dan ditempatkan di bawah kendali pemerintah pusat setelah ditaklukkan oleh Dinasti Qing pada tahun 1800-an. Dominasi etnis Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, yang secara etnis berbeda dari kelompok etnis mayoritas di negara itu, etnis Han China, membentuk mayoritas di Xinjiang, di mana mereka mencapai hampir setengah dari total populasi. Namun, hal ini berubah dengan cepat. Menurut data pemerintah, pada tahun 1953 etnis Han China hanya menyumbang 6 persen dari total populasi Xinjiang sebesar 4,87 juta jiwa, sementara etnis Uighur mencapai 75 persen. Tahun 2000, populasi Han China telah tumbuh menjadi 40 persen, sementara Uyghur jatuh ke angka 45 persen dari total populasi 18.46 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah menyebabkan peningkatan migran China Han yang terampil. Ibukota provinsi Urumqi, kota terbesar dan paling makmur di Xinjiang, saat ini berpenduduk mayoritas etnis Han China. “Mereka menamakan tanah air kami Xinjiang, sedangkan Uighur lebih suka menyebutnya Turkistan Timur karena tanah kami disebut itu sebelum pendudukan orang China,” kata Hoja, melihat peta provinsi asalnya. Xinjiang berarti “perbatasan baru” dalam bahasa China. Dalam dekade terakhir, anggapan “Chinaisasi” di Xinjiang telah menyebabkan kerusuhan Uyghur dan serangan kekerasan etnis berdarah. Wilayah ini juga telah dilanda aksi-aksi terorisme, yang sering diarahkan kepada pihak berwenang. Sebagai reaksi, pemerintah provinsi, yang menyalahkan serangan teroris terhadap ekstremis Uighur yang mencari kemerdekaan, telah sangat memperluas upayanya untuk mengendalikan populasi Uighur lokal. Di bawah arahan Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo, pihak berwenang telah menindak keras keyakinan dan praktik Muslim dari populasi Uighur, termasuk tradisi menutup wajah bagi perempuan dan memanjangkan janggut bagi laki-laki, kelompok belajar Alquran, dan mencegah pegawai pemerintah melakukan ibadah puasa selama Ramadhan. Siapa pun dapat dikirim, dengan alasan yang paling sederhana, ke “kamp pendidikan ulang,” menurut Hoja. “Ketika saudara laki-laki saya diambil, ibu saya bertanya, ‘Mengapa Anda mengambil anak saya? Apa yang dia lakukan?’ dan petugas itu menjawab balik, ‘Saudara perempuannya [di AS], apakah itu tidak menjadi cukup alasan untuk membawanya?” kata Ibunya. Tapi Hoja percaya alasan sebenarnya dia diambil lebih sederhana dari itu. “Mereka ditargetkan hanya karena mereka adalah etnis Uighur.” Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/genosida-budaya-peran-china-memisahkan-keluarga-uighur-di-xinjiang/
  3. Menurut seorang diplomat senior China yang berbicara di Dewan HAM PBB dalam peninjauan berkala universal, Selasa (6/11), Xinjian adalah “tempat yang sangat bagus” dan “sangat indah, aman, dan stabil.” Jika saja itu benar! Peninjauan atas aksi dan kebijakan hak asasi manusia China menampilkan sejumlah besar klaim bohong. Mereka berbohong tentang kegagalannya meratifikasi inti dari perjanjian hak asasi manusia dan banyak pelanggaran dihukum dengan hukuman mati, penangkapan pembela hak asasi, dan catatan panjangnya menghalau badan-badan hak asasi internasional. Namun gelombang tidal dokumentasi dari akademisi, jurnalis dan organisasi hak asasi manusia soalnya besarnya pelanggaran HAM di provinsi Xinjiang menunjukkan bahwa betapa tidak jujurnya klaim delegasi China tersebut mengenai Xinjiang. Hanya ada sedikit “stabilitasi” atau “keamanan” untuk sekitar satu juta Turkic Muslim yang secara arbitrari ditahuan di dalam kamp-kamp “pendidikan politik di Xinjiang. Setiap harinya menerima indoktrinasi dalam Pikiran Xi Jinping. Mereka yang berada di luar kamp tidak memiliki pilihan kecuali “menyambut” petugas pemerintah dan Partai Komunis ke dalam rumah mereka, di mana perilaku anggota keluarga berada dalam pengawasan ketat. Human Rights Watch melakukan riset mencatat menyebarnya larangan terhadap praktik-praktik agama Islam di wilayah itu, berkisar dari menyita Al-Quran sampai melarang salat. Pada Peninjauan Berkala Universal, 13 negara meminta China untuk menutup kamp-kamp itu, dan beberapa lainnya menggemakan permintaan Majelis Tinggi PBB untuk Hak Asasi, agar diberikan izin masuk ke Xinjiang untuk menginvestigasi luasnya penindasan. Yang lainnya menyampaikan kekhawatiran mereka atas kebebasan beragama dan terhadap kelompok minoritas etnis. Namun tidak ada satu pemerintahan pun dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara terang-terangan memprotes China atas penindasan mereka yang mengejutkan terhadap Muslim. Hal itu memudahkan China untuk menggambarkan kritikan itu sebagai konspirasi “Barat” lainnya. Hanya Turki yang mengakui masalah tersebut, berbicara tentang “penahanan individu tanpa landasan hukum,” tapi tanpa referensi spesifik tentang Xinjiang. Dan beberapa negara telah menjadi antek-antek kampanye “Serangan Keras” Beijing — memaksa pengembalian Muslim Turki, terutama Uighur, ke China, menolak memberikan mereka jalur aman menuju negara ketiga, memberikan informasi tentang identitas mereka kepada pemerintah China. Hanya sedikit yang menentang Beiking karena telah menghukum orang-orang Muslim TUrki yang telah mengunjungi, belajar atau memiliki anggota keluarga yang beremigrasi ke negara mereka. Tidak jelas kenapa pembelaan Muslim di China dilakukan hampir eksklusif oleh pemerintah Barat. Namun untuk mengakhiri krisis pada komunitas itu akan memerlukan intervensi dari kelompok yang besar. Mungkinkan negara dengan mayoritas Muslim melakukannya? Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/kenapa-negara-negara-islam-tidak-membela-muslim-uighur/
  4. Mengutip “pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Xinjiang,” kelompok bipartisan anggota parlemen Amerika Serikat memperkenalkan undang-undang pada hari Rabu (14/11), mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mengambil sikap yang lebih kuat dalam mengutuk perlakuan China terhadap minoritas Muslim di wilayah barat jauh. Rancangan undang-undang itu, yang akan dipresentasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS dalam versi yang sama, meminta administrasi Trump untuk menyerukan kepada Presiden China Xi Jinping “untuk mengakui kekerasan yang mendalam dan kemungkinan kerusakan abadi kebijakan China saat ini, dan segera menutup kamp “pendidikan politik ulang.” Undang-undang tersebut, yang menyebutkan kemungkinan pemberlakuan sanksi, diajukan oleh anggota parlemen termasuk Senator Marco Rubio (Republikan/Florida) dan Senator Robert Menendez (Demokrat/New Jersey). Representatif Chris Smith (Republikan/New Jersey) dan Tom Suozzi dari (Demokrat/New York) termasuk di antara mereka yang memperkenalkan RUU itu di DPR. Undang-undang akan mengharuskan Departemen Luar Negeri AS, Biro Investigasi Federal, dan lembaga federal lainnya untuk menghasilkan laporan untuk Kongres AS terkait dengan risiko keamanan, perlindungan warga AS dari intimidasi, upaya disinformasi China, dan ruang lingkup pelanggaran. Undang-undang itu juga mendesak badan-badan untuk melaporkan perusahaan-perusahaan China yang terlibat dalam kamp dan meminta FBI untuk mengambil tindakan terhadap upaya pemerintah China untuk mengintimidasi etnis Muslim Uyghur yang tinggal di AS. RUU itu meminta “koordinator khusus Xinjiang” untuk menanggapi situasi, termasuk mengoordinasi larangan ekspor teknologi AS yang dapat digunakan dalam pengawasan dan penahanan etnis Muslim Uighur oleh pemerintah China. “Pengawasan lebih dari satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya di China adalah kejahatan yang mengejutkan dan harus diperlakukan oleh komunitas internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Smith, yang juga merupakan wakil ketua Komisi Eksekutif Kongres mengenai China. “Penciptaan sistem luas dari apa yang hanya bisa disebut kamp konsentrasi oleh pemerintah China tidak dapat ditoleransi pada abad ke-21.” Undang-undang itu muncul sebagai keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia China yang telah menyebar di antara anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republikan. China memiliki sejarah panjang dalam berurusan dengan minoritas Muslim. Tetapi ketegangan telah meningkat secara signifikan di wilayah Xinjiang, rumah bagi Muslim Uighur, dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 1 juta warga Muslim Uigur dilaporkan telah ditahan di “kamp pendidikan ulang.” Negara-negara Barat termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan AS telah mendesak China untuk menutup kamp-kamp di Xinjiang. Di tengah kecaman internasional, para ajudan senior Trump baru-baru ini menjadi lebih vokal dalam kritik mereka terhadap tindakan China. Baca Selengkapnya:https://www.matamatapolitik.com/ruu-amerika-akan-sanksi-china-atas-penindasan-terhadap-etnis-muslim-uighur/
×