Jump to content
Sign in to follow this  
matamatapolitik

Kenapa Negara-Negara Islam Tidak Membela Muslim Uighur?

Recommended Posts

Menurut seorang diplomat senior China yang berbicara di Dewan HAM PBB dalam peninjauan berkala universal, Selasa (6/11), Xinjian adalah “tempat yang sangat bagus” dan “sangat indah, aman, dan stabil.”

Jika saja itu benar!

Peninjauan atas aksi dan kebijakan hak asasi manusia China menampilkan sejumlah besar klaim bohong. Mereka berbohong tentang kegagalannya meratifikasi inti dari perjanjian hak asasi manusia dan banyak pelanggaran dihukum dengan hukuman mati, penangkapan pembela hak asasi, dan catatan panjangnya menghalau badan-badan hak asasi internasional.

Namun gelombang tidal dokumentasi dari akademisi, jurnalis dan organisasi hak asasi manusia soalnya besarnya pelanggaran HAM di provinsi Xinjiang menunjukkan bahwa betapa tidak jujurnya klaim delegasi China tersebut mengenai Xinjiang. Hanya ada sedikit “stabilitasi” atau “keamanan” untuk sekitar satu juta Turkic Muslim yang secara arbitrari ditahuan di dalam kamp-kamp “pendidikan politik di Xinjiang. Setiap harinya menerima indoktrinasi dalam Pikiran Xi Jinping.

Mereka yang berada di luar kamp tidak memiliki pilihan kecuali “menyambut” petugas pemerintah dan Partai Komunis ke dalam rumah mereka, di mana perilaku anggota keluarga berada dalam pengawasan ketat.

Human Rights Watch melakukan riset mencatat menyebarnya larangan terhadap praktik-praktik agama Islam di wilayah itu, berkisar dari menyita Al-Quran sampai melarang salat.

Pada Peninjauan Berkala Universal, 13 negara meminta China untuk menutup kamp-kamp itu, dan beberapa lainnya menggemakan permintaan Majelis Tinggi PBB untuk Hak Asasi, agar diberikan izin masuk ke Xinjiang untuk menginvestigasi luasnya penindasan. Yang lainnya menyampaikan kekhawatiran mereka atas kebebasan beragama dan terhadap kelompok minoritas etnis.

Namun tidak ada satu pemerintahan pun dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara terang-terangan memprotes China atas penindasan mereka yang mengejutkan terhadap Muslim. Hal itu memudahkan China untuk menggambarkan kritikan itu sebagai konspirasi “Barat” lainnya.

Hanya Turki yang mengakui masalah tersebut, berbicara tentang “penahanan individu tanpa landasan hukum,” tapi tanpa referensi spesifik tentang Xinjiang. Dan beberapa negara telah menjadi antek-antek kampanye “Serangan Keras” Beijing — memaksa pengembalian Muslim Turki, terutama Uighur, ke China, menolak memberikan mereka jalur aman menuju negara ketiga, memberikan informasi tentang identitas mereka kepada pemerintah China.

Hanya sedikit yang menentang Beiking karena telah menghukum orang-orang Muslim TUrki yang telah mengunjungi, belajar atau memiliki anggota keluarga yang beremigrasi ke negara mereka.

Tidak jelas kenapa pembelaan Muslim di China dilakukan hampir eksklusif oleh pemerintah Barat. Namun untuk mengakhiri krisis pada komunitas itu akan memerlukan intervensi dari kelompok yang besar. Mungkinkan negara dengan mayoritas Muslim melakukannya?

Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/kenapa-negara-negara-islam-tidak-membela-muslim-uighur/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By matamatapolitik
      Dilihat dari kata-kata Presiden China Xi Jinping dan tuan rumahnya, Presiden Rodrigo Duterte, sebelum dan selama perjalanan dua hari terakhirnya ke Filipina, hubungan antara kedua negara tersebut telah berkembang. Tetapi kita mungkin meragukan apakah hubungan yang baru berkembang ini akan melampau kepresidenan Duterte.
      Pada Senin (19/11) — sehari sebelum keberangkatannya ke Manila — media utama China, seperti Kantor Berita Xinhua, Global Times, dan China Daily, menyebarluaskan sepotong karya berjudul “Buka masa depan yang baru bersama untuk hubungan China-Filipina.” Menurut media-media yang dikelola pemerintah China ini, artikel yang ditandatangani Xi tersebut diterbitkan oleh tiga surat kabar Filipina, yaitu The Philippine Star, Manila Bulletin, dan Daily Tribune.
      Karena sebagian besar ditujukan untuk masyarakat Filipina, Xi menggunakan bahasa yang sangat optimis — atau bahkan memuji berlebihan — untuk menggambarkan Filipina, interaksi seribu tahun antara dua negara tetangga tersebut, dan, terutama, hubungan yang berkembang antara kedua pihak di bawah Duterte.
      “Sejak Presiden Duterte mulai menjabat” pada Juni 2016, Xi menulis, “China dan Filipina telah kembali terlibat dalam dialog dan konsultasi untuk penanganan yang tepat terkait masalah Laut China Selatan. Hubungan kami saat ini melihat pelangi setelah hujan.”
      Dia kemudian mengatakan bahwa tujuan utama dari kunjungannya adalah untuk “melakukan diskusi mendalam” dengan Pemimpin Filipina itu tentang bagaimana membuat “kemajuan yang lebih besar” untuk meningkatkan hubungan ini ke “tingkat yang lebih tinggi”, dan berjanji bahwa “China akan bekerja dengan Filipina untuk memanfaatkan peluang dan mengikuti tren dari waktu kami.”
      Xi begitu optimis tentang kunjungannya tersebut serta hubungan saat ini dan masa depan antara kedua negara itu, karena negaranya hampir tidak dapat menemukan mitra internasional yang lebih baik daripada Duterte — terutama pada saat China dan Amerika Serikat (AS) terlibat dalam perselisihan di beberapa bidang, dan berlomba-lomba mendapatkan pengaruh di wilayah yang lebih luas.
      Meskipun pemimpin China itu tidak menjelaskannya, namun periode “hujan” dalam hubungan China-Filipina terjadi di bawah Benigno Aquino — pendahulu Duterte — di mana kedua negara tetangga itu terlibat dalam aksi saling tuduh atas sengketa Laut China Selatan.
      Pada tahun 2012, China merebut Dangkalan Scarborough yang diduduki Filipina setelah kebuntuan selama berbulan-bulan. Ini menyebabkan pemerintah Aquino meluncurkan sebuah kasus melawan China di Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA).
      Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/opini-akankah-hubungan-baru-china-filipina-bertahan-lama/
    • By matamatapolitik
      Beberapa pemerintah mengirim duta besar mereka ke China untuk mempertanyakan tentang hak asasi manusia. Utusan-utusan yang dikirim ke Beijing adalah pakar realisme, pikiran mereka diterapkan pada tugas yang rumit: mengelola hubungan yang menguntungkan dengan kediktatoran yang bergelimang uang dan tak kenal ampun.
      Oleh karena itu, merupakan masalah besar ketika setidaknya 14 duta besar dari negara-negara Barat — yang dipimpin oleh Kanada — datang bersama-sama untuk melawan China atas penindasan massal terhadap kaum Muslim di wilayah Xinjiang yang jauh di barat laut, kebanyakan dari mereka adalah etnis Uighur.
      Para pejabat China mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghapus ekstremisme. Dalam sebuah surat yang bocor ke Reuters, para duta besar itu telah meminta bertemu dengan Chen Quanguo, bos Partai Komunis di Xinjiang. Sebagai seorang pejuang garis keras yang dipindahkan dari Tibet, Chen mengawasi kamp-kamp di mana mungkin sejuta Uighur telah dikirim ke sana untuk melakukan “transformasi-melalui-pendidikan,” banyak dari mereka ditahan untuk waktu yang tidak terbatas tanpa pengadilan.
      Jutaan orang lebih telah diawasi oleh kamera pengenalan wajah, pemindai smartphone, dan patroli polisi di setiap kesempatan. Beberapa orang harus menampung petugas pemerintah untuk tinggal di rumah mereka, dikirim untuk menilai kesetiaan mereka terhadap negara. China menyebut langkah-langkah ini penting setelah serangan teroris yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh para fanatik Uighur.
      Hal ini mengungkap bahwa China tampaknya terkejut menemukan bahwa mereka berada di bawah pengawasan ketat. Ada beberapa alasan untuk itu. Para pejabat China secara sinis percaya — dan akan mengatakan secara pribadi — bahwa para pemimpin dan utusan Barat mengangkat isu hak asasi manusia karena adanya rasa kewajiban, untuk menenangkan para aktivis dan opini publik di negara asal mereka.
      Kali ini, bagaimanapun, tuduhan itu dilayangkan terutama oleh para duta besar, bukan publik. Utusan di Beijing mengakui bahwa kebanyakan orang di negara mereka belum pernah mendengar tentang Xinjiang atau Uighur. Mereka juga mengakui bahwa beberapa orang yang pulang ke rumah mungkin memiliki perasaan campur aduk bahwa mereka mengetahui bahwa orang Uighur dituduh memiliki kecenderungan teroris.
      Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/in-depth-negara-negara-barat-mulai-serang-china-soal-penindasan-muslim-uighur/
       
    • By matamatapolitik
      Singapura kini bisa bernafas lega ketika pertemuan puncak negara-negara Asia Tenggara alias KTT ASEAN ke-33 berakhir kemarin, menandai berakhirnya kepemimpinannya. KTT ASEAN kedua tahun ini adalah “acara bertabur bintang” dibandingkan dengan pertemuan yang sebelumnya diadakan pada bulan April.
      KTT ini dihadiri para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN dan pemimpin negara mitra utama dari luar kawasan tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri China Li Keqiang dan banyak lagi.
      KTT ini tak hanya menjadi ajang pertemuan untuk para pemimpin dengan profil yang lebih tinggi; masalah yang dibahas juga penting—dtidak hanya untuk wilayah ini, tetapi mungkin juga bagi dunia.
      Kehadiran para pemimpin global mengisyaratkan bahwa ASEAN tidak lagi hanya wilayah terpencil di pinggiran Asia, tetapi bahwa kawasan ini memainkan peran penting dalam membentuk masa depan politik dan perdagangan global. Peran ASEAN bahkan lebih penting ketika dunia memasuki era ketidakpastian global.
      Tatanan ekonomi saat ini dirusak oleh meningkatnya ancaman proteksionisme seperti yang terlihat oleh tarif yang diperkenalkan oleh ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat. Ada juga gerakan anti-globalis yang sedang tumbuh, menekan pemerintah untuk menutup diri alih-alih mendorong kerjasama multilateral—gerakan yang sama yang menyebabkan terjadinya Brexit di Inggris.
      Kerja sama multilateral
      “Tatanan internasional berada pada titik balik. Sistem multilateral bebas, terbuka dan berbasis aturan yang telah mendukung pertumbuhan dan stabilitas ASEAN, telah mengalami tekanan. Negara-negara, termasuk negara-negara besar, menggunakan tindakan sepihak dan kesepakatan bilateral, dan bahkan secara eksplisit menolak pendekatan dan institusi multilateral,” kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam pidato pembukaannya di KTT itu.
      Pertanyaan seputar ketidakpastian semacam itu mendefinisikan keseluruhan pertemuan. Sepanjang KTT, ASEAN berusaha mempertahankan sentralitasnya dan terlibat dengan semua mitra utamanya yang berusaha mendorong kerja sama. Di antara peristiwa sampingan utama di KTT adalah berbagai pertemuan mitra ASEAN dan mitra utama.
      Pada pertemuan negara-negara ASEAN dengan China, kedua entitas berjanji untuk memperkuat upaya untuk memenuhi target bersama sebesar $1 triliun dalam volume perdagangan dan $150 miliar dalam investasi pada tahun 2020. ASEAN dan China juga mengumumkan peta jalan berjudul “ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030” dalam upaya untuk mempererat hubungan antara keduanya.
      Perdagangan juga dibahas selama pertemuan negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat. AS tetap merupakan mitra dagang penting di kawasan itu, dengan negara itu menjadi mitra perdagangan terbesar ketiga dengan perdagangan dua arah senilai $235,5 miliar pada 2017. Dalam pernyataan yang dirilis Lee Hsien Loong setelah KTT itu, ia mencatat bahwa ASEAN akan berupaya meningkatkan perdagangan antara keduanya di tahun-tahun mendatang.
      Sementara perdagangan juga didiskusikan secara individual dengan mitra utama lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, dan India, semua mata tertuju pada negosiasi kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang juga dilakukan di pertemuan tersebut.
      Jika telah rampung, RCEP bisa menjadi perjanjian perdagangan dan investasi terbesar sejak Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) karena akan mencakup 25 persen dari produk domestik bruto global (PDB), 45 persen dari total penduduk, 30 persen dari pendapatan global dan 30 persen perdagangan global.
      Banyak yang mengharapkan negosiasi akan rampung tahun ini, namun diumumkan di pertemuan tersebut bahwa perjanjian akan ditunda hingga 2019. Namun para pemimpin di KTT itu dengan cepat menyoroti bahwa negosiasi telah memasuki tahap akhir.
      Laut China Selatan
      Masalah besar lainnya yang dibahas adalah perselisihan di Laut China Selatan. Selama dua tahun terakhir Laut China Selatan telah menjadi tempat perseteruan antara China dan Amerika Serikat. China mengklaim bahwa mereka memiliki hak historis untuk sebagian besar Laut China Selatan dan mulai melakukan militerisasi dan membangun pulau di sana.
      Sementara itu, AS telah melaksanakan kebebasan misi navigasi di daerah tersebut, yang banyak orang katakan adalah untuk mempertahankan kepentingan geopolitiknya di sana dengan menahan pengaruh China.
      Selama KTT ASEAN-China, Perdana Menteri China Li Keqiang menyebutkan bahwa China mengharapkan konsultasi Code of Conduct di Laut China Selatan yang disengketakan akan segera selesai dengan harapan bahwa itu akan berkontribusi untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
      Sementara itu pada KTT ASEAN-AS, kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk mempertahankan hukum internasional di Laut China Selatan. “Kita semua sepakat bahwa kekaisaran dan agresi tidak memiliki tempat di Indo-Pasifik,” kata Mike Pence di pertemuan, yang banyak dilihat sebagai pesan terselubung untuk China.
       
      Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/analisis-poin-penting-ktt-asean-ke-33-amerika-china-adu-pengaruh-di-asia-tenggara/
    • By matamatapolitik
      Setiap hari, jurnalis Uighur yang berbasis di Amerika Serikat, Gulchehra Hoja mencoba menelepon keluarganya di wilayah Xinjiang, China. Kadang-kadang dia mencoba hingga 20 nomor yang berbeda, berharap bahwa seseorang akan menjawab panggilannya.
      “Saya tahu mereka tidak akan mengangkat telepon, tetapi saya mencoba, dan tidak ada yang mengangkat telepon,” katanya kepada CNN dalam sebuah wawancara dari kantornya di Washington.
      Dia tidak mengharapkan jawaban karena 23 anggota keluarganya, termasuk bibinya, saudara-saudara laki-lakinya, sepupu-sepupunya, telah menghilang, bersama dengan puluhan ribu anggota etnis Uyghur lainnya di dalam “kamp pendidikan ulang” yang dikendalikan negara.
      Hoja, yang bekerja sebagai wartawan untuk Radio Free Asia (RFA) yang didanai pemerintah Amerika, mengatakan bahwa saudara laki-lakinya adalah yang orang pertama dalam keluarga yang menghilang pada tanggal 28 September 2017.
      “Ini saudara saya dan ini saya,” katanya, sambil memegang foto. “Foto ini diambil pada musim panas 2000, ini hari ulang tahun saya. Ini foto terakhir saya bersamanya. [Sekarang] dia hilang. Kami tidak tahu di mana dia sekarang.”
      Bibinya, yang membesarkannya, kemudian sepupu-sepupunya menghilang ke sistem penahanan besar Xinjiang, tanpa adanya penjelasan atau persidangan apapun. Hoja mengatakan bahwa orang tuanya, sementara itu, menjadi tahanan rumah, bahkan tidak bisa pergi ke dokter tanpa izin.
      Diperkirakan satu juta warga Uighur, kelompok minoritas etnis Muslim yang dominan di China barat, ditahan di kamp-kamp di seluruh wilayah itu, menurut laporan Kongres AS.
      Pemerintah China tidak pernah menjelaskan berbagai kasus kehilangan tersebut, yang dimulai pada tahun 2017, atau mengatakan berapa banyak orang yang ditahan di kamp-kamp. Pemerintah China bersikeras bahwa kamp-kamp itu adalah “pusat pelatihan kejuruan” yang dihadiri dengan gembira oleh para “siswa” lokal.
      Membela catatan hak asasi negaranya di sebuah forum PBB pada awal bulan November 2018, Wakil Menteri Luar Negeri China Le Yucheng mengatakan bahwa negaranya telah membuat “kemajuan luar biasa” dalam empat dekade terakhir, termasuk “mengentaskan lebih dari satu miliar orang keluar dari kemiskinan.” Tetapi banyak negara lain yang tetap bersikap keras terhadap catatan pelanggaran China, terutama berkaitan dengan kamp Xinjiang. Lebih dari selusin negara termasuk Australia, Jerman, dan Amerika Serikat telah meminta China untuk membongkar kamp-kamp dan membebaskan mereka yang ditahan.
      “Kamp-kamp tersebut adalah pusat transformasi, dan benar-benar bertujuan untuk sepenuhnya mengubah budaya dan identitas Uyghur. Ini semacam praktik nyata, menurut saya, yang pasti belum pernah terjadi sebelumnya pada abad ke-21,” tutur Sean Roberts, direktur Program Studi Pembangunan Internasional di Universitas George Washington kepada CNN.
      Hoja bahkan melangkah lebih jauh. Dia menggambarkan kamp-kamp tersebut sebagai “genosida budaya.”
      ‘Dicuci otak’
      Pemerintah China telah memiliki sejarah panjang dan buruk dengan Xinjiang, sebuah wilayah otonomi besar di bagian barat negara yang merupakan rumah bagi populasi yang relatif kecil, sekitar 22 juta orang di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa.
      Meskipun Partai Komunis yang berkuasa mengatakan Xinjiang telah menjadi bagian dari China “sejak zaman kuno,” kawasan itu hanya secara resmi diberi nama dan ditempatkan di bawah kendali pemerintah pusat setelah ditaklukkan oleh Dinasti Qing pada tahun 1800-an.
      Dominasi etnis Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, yang secara etnis berbeda dari kelompok etnis mayoritas di negara itu, etnis Han China, membentuk mayoritas di Xinjiang, di mana mereka mencapai hampir setengah dari total populasi.
      Namun, hal ini berubah dengan cepat. Menurut data pemerintah, pada tahun 1953 etnis Han China hanya menyumbang 6 persen dari total populasi Xinjiang sebesar 4,87 juta jiwa, sementara etnis Uighur mencapai 75 persen. Tahun 2000, populasi Han China telah tumbuh menjadi 40 persen, sementara Uyghur jatuh ke angka 45 persen dari total populasi 18.46 juta jiwa.
      Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah menyebabkan peningkatan migran China Han yang terampil. Ibukota provinsi Urumqi, kota terbesar dan paling makmur di Xinjiang, saat ini berpenduduk mayoritas etnis Han China.
      “Mereka menamakan tanah air kami Xinjiang, sedangkan Uighur lebih suka menyebutnya Turkistan Timur karena tanah kami disebut itu sebelum pendudukan orang China,” kata Hoja, melihat peta provinsi asalnya. Xinjiang berarti “perbatasan baru” dalam bahasa China.
      Dalam dekade terakhir, anggapan “Chinaisasi” di Xinjiang telah menyebabkan kerusuhan Uyghur dan serangan kekerasan etnis berdarah. Wilayah ini juga telah dilanda aksi-aksi terorisme, yang sering diarahkan kepada pihak berwenang. Sebagai reaksi, pemerintah provinsi, yang menyalahkan serangan teroris terhadap ekstremis Uighur yang mencari kemerdekaan, telah sangat memperluas upayanya untuk mengendalikan populasi Uighur lokal.
      Di bawah arahan Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo, pihak berwenang telah menindak keras keyakinan dan praktik Muslim dari populasi Uighur, termasuk tradisi menutup wajah bagi perempuan dan memanjangkan janggut bagi laki-laki, kelompok belajar Alquran, dan mencegah pegawai pemerintah melakukan ibadah puasa selama Ramadhan.
      Siapa pun dapat dikirim, dengan alasan yang paling sederhana, ke “kamp pendidikan ulang,” menurut Hoja. “Ketika saudara laki-laki saya diambil, ibu saya bertanya, ‘Mengapa Anda mengambil anak saya? Apa yang dia lakukan?’ dan petugas itu menjawab balik, ‘Saudara perempuannya [di AS], apakah itu tidak menjadi cukup alasan untuk membawanya?” kata Ibunya. Tapi Hoja percaya alasan sebenarnya dia diambil lebih sederhana dari itu. “Mereka ditargetkan hanya karena mereka adalah etnis Uighur.”
      Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/genosida-budaya-peran-china-memisahkan-keluarga-uighur-di-xinjiang/


×