Jump to content
Sign in to follow this  
matamatapolitik

Akankah Hubungan Baru China-Filipina Bertahan Lama?

Recommended Posts

Dilihat dari kata-kata Presiden China Xi Jinping dan tuan rumahnya, Presiden Rodrigo Duterte, sebelum dan selama perjalanan dua hari terakhirnya ke Filipina, hubungan antara kedua negara tersebut telah berkembang. Tetapi kita mungkin meragukan apakah hubungan yang baru berkembang ini akan melampau kepresidenan Duterte.

Pada Senin (19/11) — sehari sebelum keberangkatannya ke Manila — media utama China, seperti Kantor Berita Xinhua, Global Times, dan China Daily, menyebarluaskan sepotong karya berjudul “Buka masa depan yang baru bersama untuk hubungan China-Filipina.” Menurut media-media yang dikelola pemerintah China ini, artikel yang ditandatangani Xi tersebut diterbitkan oleh tiga surat kabar Filipina, yaitu The Philippine Star, Manila Bulletin, dan Daily Tribune.

Karena sebagian besar ditujukan untuk masyarakat Filipina, Xi menggunakan bahasa yang sangat optimis — atau bahkan memuji berlebihan — untuk menggambarkan Filipina, interaksi seribu tahun antara dua negara tetangga tersebut, dan, terutama, hubungan yang berkembang antara kedua pihak di bawah Duterte.

“Sejak Presiden Duterte mulai menjabat” pada Juni 2016, Xi menulis, “China dan Filipina telah kembali terlibat dalam dialog dan konsultasi untuk penanganan yang tepat terkait masalah Laut China Selatan. Hubungan kami saat ini melihat pelangi setelah hujan.”

Dia kemudian mengatakan bahwa tujuan utama dari kunjungannya adalah untuk “melakukan diskusi mendalam” dengan Pemimpin Filipina itu tentang bagaimana membuat “kemajuan yang lebih besar” untuk meningkatkan hubungan ini ke “tingkat yang lebih tinggi”, dan berjanji bahwa “China akan bekerja dengan Filipina untuk memanfaatkan peluang dan mengikuti tren dari waktu kami.”

Xi begitu optimis tentang kunjungannya tersebut serta hubungan saat ini dan masa depan antara kedua negara itu, karena negaranya hampir tidak dapat menemukan mitra internasional yang lebih baik daripada Duterte — terutama pada saat China dan Amerika Serikat (AS) terlibat dalam perselisihan di beberapa bidang, dan berlomba-lomba mendapatkan pengaruh di wilayah yang lebih luas.

Meskipun pemimpin China itu tidak menjelaskannya, namun periode “hujan” dalam hubungan China-Filipina terjadi di bawah Benigno Aquino — pendahulu Duterte — di mana kedua negara tetangga itu terlibat dalam aksi saling tuduh atas sengketa Laut China Selatan.

Pada tahun 2012, China merebut Dangkalan Scarborough yang diduduki Filipina setelah kebuntuan selama berbulan-bulan. Ini menyebabkan pemerintah Aquino meluncurkan sebuah kasus melawan China di Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA).

Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/opini-akankah-hubungan-baru-china-filipina-bertahan-lama/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By matamatapolitik
      Beberapa pemerintah mengirim duta besar mereka ke China untuk mempertanyakan tentang hak asasi manusia. Utusan-utusan yang dikirim ke Beijing adalah pakar realisme, pikiran mereka diterapkan pada tugas yang rumit: mengelola hubungan yang menguntungkan dengan kediktatoran yang bergelimang uang dan tak kenal ampun.
      Oleh karena itu, merupakan masalah besar ketika setidaknya 14 duta besar dari negara-negara Barat — yang dipimpin oleh Kanada — datang bersama-sama untuk melawan China atas penindasan massal terhadap kaum Muslim di wilayah Xinjiang yang jauh di barat laut, kebanyakan dari mereka adalah etnis Uighur.
      Para pejabat China mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghapus ekstremisme. Dalam sebuah surat yang bocor ke Reuters, para duta besar itu telah meminta bertemu dengan Chen Quanguo, bos Partai Komunis di Xinjiang. Sebagai seorang pejuang garis keras yang dipindahkan dari Tibet, Chen mengawasi kamp-kamp di mana mungkin sejuta Uighur telah dikirim ke sana untuk melakukan “transformasi-melalui-pendidikan,” banyak dari mereka ditahan untuk waktu yang tidak terbatas tanpa pengadilan.
      Jutaan orang lebih telah diawasi oleh kamera pengenalan wajah, pemindai smartphone, dan patroli polisi di setiap kesempatan. Beberapa orang harus menampung petugas pemerintah untuk tinggal di rumah mereka, dikirim untuk menilai kesetiaan mereka terhadap negara. China menyebut langkah-langkah ini penting setelah serangan teroris yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh para fanatik Uighur.
      Hal ini mengungkap bahwa China tampaknya terkejut menemukan bahwa mereka berada di bawah pengawasan ketat. Ada beberapa alasan untuk itu. Para pejabat China secara sinis percaya — dan akan mengatakan secara pribadi — bahwa para pemimpin dan utusan Barat mengangkat isu hak asasi manusia karena adanya rasa kewajiban, untuk menenangkan para aktivis dan opini publik di negara asal mereka.
      Kali ini, bagaimanapun, tuduhan itu dilayangkan terutama oleh para duta besar, bukan publik. Utusan di Beijing mengakui bahwa kebanyakan orang di negara mereka belum pernah mendengar tentang Xinjiang atau Uighur. Mereka juga mengakui bahwa beberapa orang yang pulang ke rumah mungkin memiliki perasaan campur aduk bahwa mereka mengetahui bahwa orang Uighur dituduh memiliki kecenderungan teroris.
      Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/in-depth-negara-negara-barat-mulai-serang-china-soal-penindasan-muslim-uighur/
       
    • By matamatapolitik
      Singapura kini bisa bernafas lega ketika pertemuan puncak negara-negara Asia Tenggara alias KTT ASEAN ke-33 berakhir kemarin, menandai berakhirnya kepemimpinannya. KTT ASEAN kedua tahun ini adalah “acara bertabur bintang” dibandingkan dengan pertemuan yang sebelumnya diadakan pada bulan April.
      KTT ini dihadiri para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN dan pemimpin negara mitra utama dari luar kawasan tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri China Li Keqiang dan banyak lagi.
      KTT ini tak hanya menjadi ajang pertemuan untuk para pemimpin dengan profil yang lebih tinggi; masalah yang dibahas juga penting—dtidak hanya untuk wilayah ini, tetapi mungkin juga bagi dunia.
      Kehadiran para pemimpin global mengisyaratkan bahwa ASEAN tidak lagi hanya wilayah terpencil di pinggiran Asia, tetapi bahwa kawasan ini memainkan peran penting dalam membentuk masa depan politik dan perdagangan global. Peran ASEAN bahkan lebih penting ketika dunia memasuki era ketidakpastian global.
      Tatanan ekonomi saat ini dirusak oleh meningkatnya ancaman proteksionisme seperti yang terlihat oleh tarif yang diperkenalkan oleh ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat. Ada juga gerakan anti-globalis yang sedang tumbuh, menekan pemerintah untuk menutup diri alih-alih mendorong kerjasama multilateral—gerakan yang sama yang menyebabkan terjadinya Brexit di Inggris.
      Kerja sama multilateral
      “Tatanan internasional berada pada titik balik. Sistem multilateral bebas, terbuka dan berbasis aturan yang telah mendukung pertumbuhan dan stabilitas ASEAN, telah mengalami tekanan. Negara-negara, termasuk negara-negara besar, menggunakan tindakan sepihak dan kesepakatan bilateral, dan bahkan secara eksplisit menolak pendekatan dan institusi multilateral,” kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam pidato pembukaannya di KTT itu.
      Pertanyaan seputar ketidakpastian semacam itu mendefinisikan keseluruhan pertemuan. Sepanjang KTT, ASEAN berusaha mempertahankan sentralitasnya dan terlibat dengan semua mitra utamanya yang berusaha mendorong kerja sama. Di antara peristiwa sampingan utama di KTT adalah berbagai pertemuan mitra ASEAN dan mitra utama.
      Pada pertemuan negara-negara ASEAN dengan China, kedua entitas berjanji untuk memperkuat upaya untuk memenuhi target bersama sebesar $1 triliun dalam volume perdagangan dan $150 miliar dalam investasi pada tahun 2020. ASEAN dan China juga mengumumkan peta jalan berjudul “ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030” dalam upaya untuk mempererat hubungan antara keduanya.
      Perdagangan juga dibahas selama pertemuan negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat. AS tetap merupakan mitra dagang penting di kawasan itu, dengan negara itu menjadi mitra perdagangan terbesar ketiga dengan perdagangan dua arah senilai $235,5 miliar pada 2017. Dalam pernyataan yang dirilis Lee Hsien Loong setelah KTT itu, ia mencatat bahwa ASEAN akan berupaya meningkatkan perdagangan antara keduanya di tahun-tahun mendatang.
      Sementara perdagangan juga didiskusikan secara individual dengan mitra utama lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, dan India, semua mata tertuju pada negosiasi kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang juga dilakukan di pertemuan tersebut.
      Jika telah rampung, RCEP bisa menjadi perjanjian perdagangan dan investasi terbesar sejak Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) karena akan mencakup 25 persen dari produk domestik bruto global (PDB), 45 persen dari total penduduk, 30 persen dari pendapatan global dan 30 persen perdagangan global.
      Banyak yang mengharapkan negosiasi akan rampung tahun ini, namun diumumkan di pertemuan tersebut bahwa perjanjian akan ditunda hingga 2019. Namun para pemimpin di KTT itu dengan cepat menyoroti bahwa negosiasi telah memasuki tahap akhir.
      Laut China Selatan
      Masalah besar lainnya yang dibahas adalah perselisihan di Laut China Selatan. Selama dua tahun terakhir Laut China Selatan telah menjadi tempat perseteruan antara China dan Amerika Serikat. China mengklaim bahwa mereka memiliki hak historis untuk sebagian besar Laut China Selatan dan mulai melakukan militerisasi dan membangun pulau di sana.
      Sementara itu, AS telah melaksanakan kebebasan misi navigasi di daerah tersebut, yang banyak orang katakan adalah untuk mempertahankan kepentingan geopolitiknya di sana dengan menahan pengaruh China.
      Selama KTT ASEAN-China, Perdana Menteri China Li Keqiang menyebutkan bahwa China mengharapkan konsultasi Code of Conduct di Laut China Selatan yang disengketakan akan segera selesai dengan harapan bahwa itu akan berkontribusi untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
      Sementara itu pada KTT ASEAN-AS, kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk mempertahankan hukum internasional di Laut China Selatan. “Kita semua sepakat bahwa kekaisaran dan agresi tidak memiliki tempat di Indo-Pasifik,” kata Mike Pence di pertemuan, yang banyak dilihat sebagai pesan terselubung untuk China.
       
      Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/analisis-poin-penting-ktt-asean-ke-33-amerika-china-adu-pengaruh-di-asia-tenggara/
    • By matamatapolitik
      Menurut seorang diplomat senior China yang berbicara di Dewan HAM PBB dalam peninjauan berkala universal, Selasa (6/11), Xinjian adalah “tempat yang sangat bagus” dan “sangat indah, aman, dan stabil.”
      Jika saja itu benar!
      Peninjauan atas aksi dan kebijakan hak asasi manusia China menampilkan sejumlah besar klaim bohong. Mereka berbohong tentang kegagalannya meratifikasi inti dari perjanjian hak asasi manusia dan banyak pelanggaran dihukum dengan hukuman mati, penangkapan pembela hak asasi, dan catatan panjangnya menghalau badan-badan hak asasi internasional.
      Namun gelombang tidal dokumentasi dari akademisi, jurnalis dan organisasi hak asasi manusia soalnya besarnya pelanggaran HAM di provinsi Xinjiang menunjukkan bahwa betapa tidak jujurnya klaim delegasi China tersebut mengenai Xinjiang. Hanya ada sedikit “stabilitasi” atau “keamanan” untuk sekitar satu juta Turkic Muslim yang secara arbitrari ditahuan di dalam kamp-kamp “pendidikan politik di Xinjiang. Setiap harinya menerima indoktrinasi dalam Pikiran Xi Jinping.
      Mereka yang berada di luar kamp tidak memiliki pilihan kecuali “menyambut” petugas pemerintah dan Partai Komunis ke dalam rumah mereka, di mana perilaku anggota keluarga berada dalam pengawasan ketat.
      Human Rights Watch melakukan riset mencatat menyebarnya larangan terhadap praktik-praktik agama Islam di wilayah itu, berkisar dari menyita Al-Quran sampai melarang salat.
      Pada Peninjauan Berkala Universal, 13 negara meminta China untuk menutup kamp-kamp itu, dan beberapa lainnya menggemakan permintaan Majelis Tinggi PBB untuk Hak Asasi, agar diberikan izin masuk ke Xinjiang untuk menginvestigasi luasnya penindasan. Yang lainnya menyampaikan kekhawatiran mereka atas kebebasan beragama dan terhadap kelompok minoritas etnis.
      Namun tidak ada satu pemerintahan pun dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara terang-terangan memprotes China atas penindasan mereka yang mengejutkan terhadap Muslim. Hal itu memudahkan China untuk menggambarkan kritikan itu sebagai konspirasi “Barat” lainnya.
      Hanya Turki yang mengakui masalah tersebut, berbicara tentang “penahanan individu tanpa landasan hukum,” tapi tanpa referensi spesifik tentang Xinjiang. Dan beberapa negara telah menjadi antek-antek kampanye “Serangan Keras” Beijing — memaksa pengembalian Muslim Turki, terutama Uighur, ke China, menolak memberikan mereka jalur aman menuju negara ketiga, memberikan informasi tentang identitas mereka kepada pemerintah China.
      Hanya sedikit yang menentang Beiking karena telah menghukum orang-orang Muslim TUrki yang telah mengunjungi, belajar atau memiliki anggota keluarga yang beremigrasi ke negara mereka.
      Tidak jelas kenapa pembelaan Muslim di China dilakukan hampir eksklusif oleh pemerintah Barat. Namun untuk mengakhiri krisis pada komunitas itu akan memerlukan intervensi dari kelompok yang besar. Mungkinkan negara dengan mayoritas Muslim melakukannya?
      Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/kenapa-negara-negara-islam-tidak-membela-muslim-uighur/
    • By matamatapolitik
      Mengutip “pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Xinjiang,” kelompok bipartisan anggota parlemen Amerika Serikat memperkenalkan undang-undang pada hari Rabu (14/11), mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mengambil sikap yang lebih kuat dalam mengutuk perlakuan China terhadap minoritas Muslim di wilayah barat jauh.
      Rancangan undang-undang itu, yang akan dipresentasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS dalam versi yang sama, meminta administrasi Trump untuk menyerukan kepada Presiden China Xi Jinping “untuk mengakui kekerasan yang mendalam dan kemungkinan kerusakan abadi kebijakan China saat ini, dan segera menutup kamp “pendidikan politik ulang.”
      Undang-undang tersebut, yang menyebutkan kemungkinan pemberlakuan sanksi, diajukan oleh anggota parlemen termasuk Senator Marco Rubio (Republikan/Florida) dan Senator Robert Menendez (Demokrat/New Jersey). Representatif Chris Smith (Republikan/New Jersey) dan Tom Suozzi dari (Demokrat/New York) termasuk di antara mereka yang memperkenalkan RUU itu di DPR.
      Undang-undang akan mengharuskan Departemen Luar Negeri AS, Biro Investigasi Federal, dan lembaga federal lainnya untuk menghasilkan laporan untuk Kongres AS terkait dengan risiko keamanan, perlindungan warga AS dari intimidasi, upaya disinformasi China, dan ruang lingkup pelanggaran.
      Undang-undang itu juga mendesak badan-badan untuk melaporkan perusahaan-perusahaan China yang terlibat dalam kamp dan meminta FBI untuk mengambil tindakan terhadap upaya pemerintah China untuk mengintimidasi etnis Muslim Uyghur yang tinggal di AS.
      RUU itu meminta “koordinator khusus Xinjiang” untuk menanggapi situasi, termasuk mengoordinasi larangan ekspor teknologi AS yang dapat digunakan dalam pengawasan dan penahanan etnis Muslim Uighur oleh pemerintah China.
      “Pengawasan lebih dari satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya di China adalah kejahatan yang mengejutkan dan harus diperlakukan oleh komunitas internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Smith, yang juga merupakan wakil ketua Komisi Eksekutif Kongres mengenai China. “Penciptaan sistem luas dari apa yang hanya bisa disebut kamp konsentrasi oleh pemerintah China tidak dapat ditoleransi pada abad ke-21.”
      Undang-undang itu muncul sebagai keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia China yang telah menyebar di antara anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republikan.
      China memiliki sejarah panjang dalam berurusan dengan minoritas Muslim. Tetapi ketegangan telah meningkat secara signifikan di wilayah Xinjiang, rumah bagi Muslim Uighur, dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 1 juta warga Muslim Uigur dilaporkan telah ditahan di “kamp pendidikan ulang.”
      Negara-negara Barat termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan AS telah mendesak China untuk menutup kamp-kamp di Xinjiang. Di tengah kecaman internasional, para ajudan senior Trump baru-baru ini menjadi lebih vokal dalam kritik mereka terhadap tindakan China.
      Baca Selengkapnya:https://www.matamatapolitik.com/ruu-amerika-akan-sanksi-china-atas-penindasan-terhadap-etnis-muslim-uighur/
    • By matamatapolitik
      Kazakhstan melihat dirinya sebagai neraga poros utama dari Eurasia dan telah lama menjadi pendukung setia inisiatif lintas batas yang membantu meringankan kerugiannya sebagai negara yang terkurung daratan.
      Jadi bukan kebetulan bahwa, pada September 2013, presiden China Xi Jinping memilih Universitas Nazarbayev di negara tersebut untuk mengumumkan pembuatan koridor ekonomi baru di seluruh Eurasia sebagai bagian dari Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road) China yang ambisius. Proyek ini dapat memberikan manfaat ekonomi langsung untuk Kazakhstan, tetapi China yang semakin kuat juga memainkan permainan panjangnya sendiri dengan tujuan menciptakan orde Eurasia baru.
      Rusia memiliki rencana untuk kawasan itu juga — Kazakhstan juga merupakan anggota Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia (EAEU). EAEU secara teoritis mengurangi bea masuk dan menghilangkan hambatan non-tarif di antara negara-negara anggota. Ini membuka Kazakhstan kepada pasar regional yang lebih besar sambil melindungi industri domestik dari harga kompetitif produk impor China.
      Kazakhstan juga menghasilkan uang dari transit barang yang berasal dari China — dan koridor darat baru dianggap meningkatkan perdagangan lintas batas.
      Pusat rencana Kazakh dan China adalah pelabuhan kering Khorgos Gateway, yang menangani jalur kereta api — bukan kargo laut. Terletak di perbatasan China-Kazakh, ini adalah gerbang utama pada “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra” (SREB), yang diharapkan membentang dari China ke Eropa.
      Gerbang Khorgos adalah “di mana Timur bertemu Barat,” menurut situs webnya. Namun ada satu kendala utama: alat pengukur lintasan yang berbeda yang digunakan oleh perkeretaapian kedua negara.
      Baca Selengkapnya: https://www.matamatapolitik.com/opini-jalur-sutra-china-merambah-kazakhstan-siapa-yang-diuntungkan/


×