Jump to content
advertisement_alt
Sign in to follow this  
matamatapolitik

Indonesia Perkuat Pertahanan Militer di Laut China Selatan

Recommended Posts

Sementara Indonesia tidak mengakui adanya perselisihan perbatasan dengan China, Presiden Joko Widodo mengajukan klaim yang kuat ke Kepulauan Natuna yang kaya gas. Kini Indonesia meningkatkan kehadiran militernya di sekitar Natuna dekat Laut China Selatan, termasuk mengerahkan rudal dan pesawat tempur.

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menindaklanjuti janji dua tahun untuk memperkuat kehadiran militer Indonesia di Natuna Besar, yang terbesar dari beberapa ratus pulau kecil di pinggiran selatan jalur air.

Para pejabat Indonesia yang mengetahui rencana tersebut mengatakan pulau sepanjang 1.720 kilometer—daratan terbesar terdekat dengan China yang semakin tegas—akan segera dilengkapi dengan sistem rudal surface-to-air, elemen-elemen batalion laut dan fasilitas pangkalan udara dan pangkalan angkatan laut yang ditingkatkan. Pangkalan militer dibuka pada pertengahan Desember.

Pada tahun 2017, pemerintah membuat peta nasional yang diperbarui di mana zona ekslusif ekonomi 200 mil laut negara itu di sebelah utara kepulauan Natuna dinamai Laut Natuna Utara—sebuah langkah yang kemudian mengundang protes dari China.

Dalam sebuah surat resmi kepada kedutaan Indonesia di Beijing, kementerian luar negeri China menegaskan bahwa kedua negara memiliki klaim maritim yang tumpang tindih di Laut China Selatan dan bahwa penggantian nama wilayah tidak akan mengubah fakta itu.

China mengatakan mengubah nama laut tersebut telah mempersulit dan memperluas “perselisihan” dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, sebuah pernyataan yang Jakarta tolak. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahkan gagal menyebutkan pertikaian tersebut dalam ulasan tahunan tahunan Tahun Baru minggu ini.

Indonesia tak termasuk negara penuntut pulau-pulau Spratly yang disengketakan, dan tidak mengakui masalah perbatasan dengan China, yang peta garis sembilan dasawarsa berbentuk lidah yang menyelimuti sebagian besar Laut China Selatan diperebutkan oleh berbagai penuntut saingan, termasuk Malaysia, Vietnam, Taiwan dan Filipina.

Tetapi setelah beberapa insiden kecil Jakarta awalnya berusaha untuk mengecilkan, ketegangan meningkat pada Maret 2016 ketika Penjaga Pantai China merebut kembali sebuah kapal penangkap ikan yang ditahan oleh pihak berwenang Indonesia dalam apa yang Beijing katakan adalah “tempat penangkapan ikan tradisional China.”

Yang membuat para pejabat Indonesia kesal adalah bahwa dua kapal penjaga pantai yang bersenjata lengkap menembus batas teritorial 12 mil laut negara itu untuk memaksa kembalinya kapal pukat itu, yang telah ditangkap oleh kapal pengangkut perikanan Indonesia yang berada jauh di dalam EEZ.

Dua kapal penangkap ikan China lainnya dicegat pada Mei dan Juni 2016, tetapi tidak ada lagi kasus yang dipublikasikan, sebuah indikasi bahwa Beijing mungkin telah memutuskan setidaknya untuk saat ini memperlakukan Indonesia secara berbeda dari beberapa tetangganya yang lebih kecil.

Akan tetapi, Menteri Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti terus menuduh China melakukan kejahatan transnasional dengan menyuap pemilik kapal penangkap ikan Indonesia untuk menurunkan muatan mereka ke kapal induk China yang diposisikan tepat di luar ZEE.

Pudjiastuti melarang semua kapal ikan asing dari perairan Indonesia segera setelah bergabung dengan Kabinet Jokowi pada tahun 2014, dengan mengatakan mereka tidak mematuhi perjanjian usaha patungan mereka dan telah menyebabkan biaya negara yang miliaran dolar kehilangan pendapatan.

Baca Artikel Selengkapnya di sini

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×