Jump to content
advertisement_alt
Sign in to follow this  
matamatapolitik

Cegah Radikalisme, Indonesia Perketat Seleksi PNS Senior

Recommended Posts

Untuk mencegah radikalisme dalam jajaran birokrasi, pemerintah Indonesia akan memperketat seleksi kenaikan jabatan untuk PNS senior. Pemerintah akan memberlakukan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologi baru untuk mengukur kecenderungan radikalisme para kandidat. Seorang pejabat mengatakan bahwa Presiden Jokowi menerapkan kebijakan ini untuk memastikan Indonesia tetap menjadi contoh bagi Islam moderat.

Oleh: Reuters/South China Morning Post

Indonesia berencana untuk memperketat pemeriksaan terhadap pejabat publik senior, di tengah kekhawatiran bahwa ideologi Islam radikal telah meresap ke tingkat pemerintahan yang tinggi, menurut dokumen yang diulas oleh Reuters dan seorang pejabat senior yang terlibat dalam rencana tersebut.

Indonesia secara resmi sekuler, tetapi telah terjadi peningkatan politisi yang menuntut peran Islam yang lebih besar di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, di mana beberapa kelompok menyerukan negara Islam.

Peningkatan konservatisme adalah ujian utama bagi Presiden Joko Widodo yang terpilih kembali dalam Pilpres 2019, di mana beberapa kelompok Islam menuduhnya anti-Islam dan memberikan dukungan untuk lawan Jokowi, Prabowo Subianto.

Jokowi terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, tetapi pola Pilpres 2019 mengungkapkan perpecahan yang semakin dalam antara wilayah-wilayah yang dikenal sebagai penganut Islam moderat dan wilayah Muslim konservatif yang mendukung Prabowo.

Pejabat senior pemerintah ini—yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan pemeriksaan baru tersebut—mengatakan bahwa Jokowi bermaksud untuk menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari warisannya untuk memastikan Indonesia tetap menjadi contoh bagi Islam moderat.

Pejabat itu mengatakan bahwa Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara serta masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan tersebut adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.

“Dia ingin sebelum pemilu berikutnya pada 2024, elemen-elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat,” kata pejabat itu.

Kantor Jokowi tidak menanggapi permintaan komentar.

Menurut dokumen-dokumen itu, pemerintah ingin memperkenalkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologi baru untuk mengukur kecenderungan radikalisme para kandidat—terutama bagi mereka yang mencari kenaikan jabatan ke posisi dua teratas birokrasi.

Baca Artikel Selengkapnya di sini

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×